PDIP : Kontrol Pokmas Saja Zul-Rohmi tidak Mampu

Terkait Penanganan Pasca Bencana Gempa

H. Ruslan Turmuzi
H. Ruslan Turmuzi (AZWAR ZAMHURI/RADAR LOMBOK)

MATARAM – Hasil survei salah satu lembaga survei mengungkapkan mayoritas korban bencana gempa tidak puas terhadap pemerintahan Zulkieflimansyah dan Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi). Hal itu diharapkan bisa menjadi bahan introspeksi bagi Zul-Rohmi. 

Ketua Fraksi PDI-P DPRD Provinsi NTB H. Ruslan Turmuzi mengingatkan Zul-Rohmi untuk berbenah. Penanganan pasca bencana adalah ujian pertama yang harus dilewati dengan baik dalam memimpin NTB. “ Bayangkan, ada 64,5 persen korban bencana tidak puas. Hanya 35,5 persen yang merasa puas dan sesuai harapan. Ini harus ada introspeksi diri, jangan malah salahkan pemerintah pusat terus,” ungkap Ruslan saat ditemui di rumahnya, Senin (17/12).

Ruslan tidak ingin ada kesan bahwa pemerintah pusat yang mempersulit realisasi bantuan. Masyarakat umum dan para korban bencana harus dicerdaskan dengan memberikan informasi sesuai fakta. Pemprov NTB adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat. Seharusnya bisa mengkoordinir kabupaten/kota agar bisa bekerja lebih efektif dan efisien. “ Jangan malah seperti yang terjadi sekarang ini. Soal bencana dipolitisir, padahal ini bicara kemanusiaan. Sekarang saya tanya, kenapa untuk bentuk Pokmas saja bisa berbulan-bulan? Sampai sekarang, masih banyak Pokmas belum dibentuk. Padahal bantuan tidak bisa cair tanpa melalui Pokmas. Ini maksudnya apa sebenarnya? Gubernur bicaranya saja semua gampang, kontrol bentuk Pokmas saja tidak mampu,” kesalnya. 

Masyarakat yang menjadi korban bencana, tentu saja berharap agar secepatnya mendapatkan bantuan. Namun Pemprov sendiri tidak mampu melaksanakan peran dan tanggungjawabnya. “ Kelemahan Pemprov itu soal koordinasi antara Pemprov, kabupaten/kota dan masyarakat. Padahal komitmen pusat sudah jelas, dananya juga kan ada,” imbuhnya. 

Jangankan bantuan untuk pembangunan rumah. Bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos) saja tidak mampu difasilitasi oleh Pemprov. “Lucunya, Pemprov pojokkan kabupaten/kota. Ya jangan begitulah, Seharusnya Pemprov memfasilitasi, mengontrol dan memastikan kabupaten/kota melaksanakan tugasnya,” saran Ruslan. 

Bantuan dari Kemensos seperti uang jaminan hidup (Jadup), uang isi rumah dan untuk korban luka-luka, hingga saat ini belum cair karena lambannya kabupaten/kota menyerahkan data. Disinilah penting peran provinsi, bukan justru hanya bisa menunggu dan memojokkan. 

Jumlah korban ratusan ribu orang. Seharusnya menjadi perhatian utama Zul-Rohmi. Bukan justru lebih fokus pada hal-hal lain. “ Coba lihat, Zul-Rohmi itu kok malah fokus soal orang kuliah ke luar negeri. Kan lucu, ini korban ratusan ribu orang malah dikecewakan. Jangan sampai ada kesan pusat nanti disalahkan. Padahal daerah yang tidak serius tangani,” tandasnya. 

BACA JUGA: Sebagian Besar Korban Bencana di NTB tidak Puas

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Provinsi NTB IGB Sugihartha yang dimintai keterangannya menyampaikan bahwa jumlah RISHA yang telah selesai dibangun baru mencapai 49 unit. Sedangkan RIKA hanya 11 unit selesai. Capaian tersebut sangat jauh dari target. Banyak kendala yang terjadi di lapangan. Salah satunya tentu saja pembentukan kelompok masyarakat (Pokmas) yang belum tuntas. “ Baru 1.370 Pokmas yang sudah ada SK. Rekening Pokmas yang terisi 435 Pokmas,” jawabnya. 

Gubernur NTB Zulkieflimansyah mengakui penanganan pasca bencana mengalami kelambanan. Hal itu disebabkan banyak faktor. “ Makanya saya juga ingin agar kita Pemprov ada kewenangan untuk kendalikan penanganan pasca bencana. Kalau selama ini kan, pusat yang punya wewenang luas,” katanya.(zwr) 

Bagaimana reaksi anda ?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid