PRAYA – DPC PDI Perjuangan Lombok Tengah menggelar rapat kerja cabang (rakecab) khusus. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka konsolidasi pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati Lombok Tengah nomor urut 1, H Ruslan Turmuzi-H Lalu Normal Suzana. Dalam rakercab khusus itu, PDI Perjuangan memastikan solid bergerak memenangkan paket dengan jargon Bersama Lurus Jalan untuk Lombok Tengah Normal tersebut.
Ketua DPC PDI Perjuangan Lombok Tengah, Suhaimi menerangkan, rakrcab khusus yang dilakukan jajaran DPC PDI Perjuangan Lombok Tengah ini dalam rangka konsolidasi pemenangan Ruslan-Normal di pilkada mendatang. Dari rapat tersebut, diambil beberapa kesimpulan salah satunya melihat kondisi Lombok Tengah yang saat ini dianggap sedang tidak dalam keadaan normal. “PDI Perjuangan dengan seluruh struktur dan kadernya solid bergerak memenangkan Ruslan-Normal.
Keadaan Lombok Tengah saat ini sedang tidak normal, tugas kita segenap pengurus partai untuk menyampaikan kondisi ini kepada masyarakat. Tidak normalnya seperti lampu merah yang mati tanpa pemberitahuan sudah sekian lama, dan tidak ada iktikad untuk mengurus itu,” ungkap Suhaimi, Kamis (26/9).
Kalaupun saat ini sudah dilakukan perbaikan, namun kondisi lampu merah ini dilakukan perbaikan saat masa Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah, H Lalu Pathul Bahri-H M Nursiah sudah berakhir, karena traffic light diperbaiki di masa Pj Bupati Lombok Tengah saat ini. “Lampu merah baru bisa hidup setelah bupati (Pathul, red) tidak menjabat lagi. Selain lampu merah, masalah lainnya sampah berserakan di mana-mana dan itu tidak normal,” tambahnya.
Menurutnya, banyak permasalahan yang terjadi di Lombok Tengah, salah satunya keberadaan Yayasan Yatim Tersenyum yang dibuat pemda. Menurut anggota DPRD Provinsi NTB ini, pembuatan yayasan untuk yatim piatu ini dianggap tidak normal.
Karena sudah jelas dalam undang-undang zakat, dibuat dan ditunjuk Baznas untuk mengelola dana zakat dan dana sosial karena negara tidak percaya dan tidak mau anggaran itu dikelola oleh struktur pemerintahan. “Tapi ini (era Pathul, red) malah dikelola dengan membuat yayasan, inikan ala orde baru. Tapi kita tidak sadar bahwa itu tidak normal padahal memang itu tidak normal. Masyarakat tidak sadar karena pemerintah menganggap itu normal dan malah dibangga-banggakan. Ada banyak ketidaknormalan yang ada di Lombok Tengah dan masyarakat harus disadari,” cetusnya.
Contoh lainnya soal layanan persalinan yang sudah tidak diizinkan dilakukan di polindes karena polindes tidak cukup tenaga medis dan peralatan untuk berbagai persyaratan persalinan. Padahal menurut Suhaimi, kalau lurus logikanya dan normal pikirannya, sesudah menggratiskan seluruh layanan kesehatan, maka tenaga medis juga harus ditambah bukan malah tidak memberikan ruang di polindes untuk melakukan persalinan. “Pelayanan kesehatan untuk persalinan disentralkan di kecamatan (puskesmas, red) membuat ini (pelayanan, red) menumpuk.
Padahal polindes dibentuk sebagai upaya mendekatkan pelayanan, tapi justru kita tutup untuk persalinan hanya alasan tenaga tidak cukup. Semestinya logika yang benar, kalau tenaga kurang maka harus ditambah, makanya sangat banyak ketidaknormalan yang perlu kita informasikan kepada masyarakat,” kritiknya. (met)
