PRAYA – Proses pergantian antar waktu (PAW) Kepala Desa Lekor, Kecamatan Janapria yang dijadwalkan Rabu (10/11) mendatang terancam batal. Hal ini dipicu perdebatan teknis pelaksanaan PAW.
Sebagian masyarakat menginginkan PAW dilakukan berdasarkan Perbup Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa. Di sisi lain, ada beberapa kelompok masyarakat yang ingin menyelenggarakan PAW hanya dengan musyawarah. Atau dengan kata lain mengenyampingkan aturan yang sudah ada.
Salah seorang bakal calon kepala desa Lekor, Zainal Abidin mengungkapkan, proses PAW Kades Lekor awalnya berjalan mulus. Masalah baru muncul ketika beberapa kelompok memaksa panitia PAW untuk melanggar aturan yang menjadi panduan dalam proses PAW. Selain tidak ingin memakai aturan, kelompok-kelompok tersebut juga menghendaki proses PAW dilakukan dua putaran. ‘’Usulan itu tidak bisa dibenarkan karena pemilihan kepala desa merupakan agenda penting yang harus terselenggara dengan terencana dan aturan yang jelas,’’ ungkap Zainal kepada wartawan, Jumat (5/11).
Namun yang terjadi saat ini justru sebaliknya. Kelompok tersebut ingin memaksakan PAW terselenggara dengan mencampakkan perbup. Celakanya lagi, beberapa oknum di Desa Lekor justru menekan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar menandatangani persetujuan pelaksanaan PAW.
Hal itu menurutnya sangat keliru karena apa yang dipaksakan jelas melanggar hukum. Jika disanggupi maka akan berakibat fatal bagi pribadi Ketua BPD. “Kalau sampai Ketua BPD tandatangan, saya pastikan persoalan ini berakhir di Polres Lombok Tengah,” ancamnya.
Sikap ngotot oknum-oknum tersebut diduga sarat kepentingan. Ia curiga kelompok tersebut sengaja dipasang untuk meloloskan salah satu kandidat. Sementara dalam perbup telah diatur sangat terperinci mengenai tatacara dan proses pemilihan kepala desa PAW.
Pada bagian ketiga tentang penjaringan bakal calon pasal sebelas huruf 4 sampai 6 menjelaskan bahwa calon kades paling sedikit 2 dan paling banyak 3 orang. Namun jika yang memenuhi syarat lebih dari 3 calon, maka panitia diminta melakukan seleksi tambahan dengan kriteria pengalaman kerja di lembaga pemerintahan, jenjang pendidikan, dan usia. ‘’Dalam perbup tersebut menguraikan dengan sangat terperinci perihal nilai atau skor untuk masing-masing kriteria yang dimaksud,’’ ujarnya.
Selain itu, di dalamnya tidak ada yang menjelaskan tentang dua putaran sebagaimana yang diinginkan kelompok tertentu di Lekor selama ini. Adapun kondisi di Lekor saat ini, jumlah kandidat yang sudah mendaftar dan memenuhi syarat lebih dari lima. Jika mengacu pada perbup tersebut sistem perangkingan harus dijalankan. ‘’Masalahnya, jika itu sampai terjadi maka secara otomatis salah seorang kandidat yang diduga dijagokan kelompok tersebut tidak akan lolos, baik jika mengacu pada pengalaman kerja, pendidikan maupun usia,’’ tukasnya.
Sementara itu, Ketua BPD Lekor Ikiriadi membenarkan adanya tekanan terhadap dirinya agar segera menandatangani pelaksanaan PAW dengan cara musyawarah. Namun pihaknya menegaskan tidak akan pernah mau tunduk dengan hal-hal seperti itu.
Dalam hal ini pihaknya menegaskan akan melaksanakan PAW sesuai Perbup. Keputusan ini kata Ikiriadi sudah disepakati oleh seluruh anggota BPD dan para pihak lain di Desa Lekor. Pihaknya juga mengaku siap mempertanggungjawabkan keputusannya tersebut, baik secara pribadi maupun kelembagaan. “Kami BPD bertugas mengawal peraturan, akan sangat naif kalau kami sendiri yang melanggar. Intinya saya mati untuk masyarakat Desa Lekor. Jadi walaupun ditekan dengan cara apapun saya tidak mau tunduk. Apapun alasannya aturan tetap harus ditegakkan,” kata Ikiriadi dengan wajah berapi-api.
Untuk itu, pihaknya mengajak seluruh laporan masyarakat di Desa Lekor agar lebih bijak dalam menyikapi persoalan ini. Dalam persoalan seperti ini manuver politik memang sesuatu yang sangat wajar. Namun ia sangat berharap semua itu jangan sampai mencederai asas kebenaran. Apalagi sampai mengorbankan masyarakat. (met)
