MATARAM — Penyediaan anggaran untuk tuan rumah penyelenggaraan (hosting fee) MotoGP di Sirkuit Mandalika, pada 27-29 September 2024, bikin gempar Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram. Itu karena biaya hosting fee penyelenggaraan tahun ini tidak lagi ditanggung oleh pemerintah pusat, tetapi akan ditanggung oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB dan seluruh kabupaten/kota di NTB.
Pemerintah daerah diperintahkan patungan untuk membiayai hosting fee MotoGP sebesar 12 juta Euro atau sekitar Rp 231,29 miliar. Patungan untuk membiayai hosting fee MotoGP ini tak ayal membuat Pemkot Mataram cukup cemas. “Iya itu baru informasi awal. Tapi belum ada keputusan lebih lanjut,” ujar Sekda Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, kepada Radar Lombok di Mataram, kemarin.
Penyiapan anggaran Rp 231 miliar lebih itu berdasarkan surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Surat tersebut meminta Pemda untuk menindaklanjuti. Setelah surat dikeluarkan, zoom meeting sudah dilaksanakan dan belum ada keputusan final. “Ini baru beberapa kali zoom meeting,” imbuhnya.
Jika anggaran tersedia, Pemkot Mataram tentu menyatakan kesiapannya untuk urun rembuk membiayai kebutuhan hosting fee MotoGP. Tetapi disampaikan oleh kementerian, hosting fee MotoGP bisa dialokasikan melalui anggaran Biaya TaK Terduga (BTT) di masing-masing Pemda. “Sementara ini diminta dari BTT sesuai surat edaran Kemendagri itu,” katanya.
Permasalahannya adalah anggaran BTT sudah diketok di APBD perubahan. Hanya saja besaran BTT yang tersedia berbeda jauh dengan jumlah kebutuhan hosting fee MotoGP. Dari informasi yang diterima koran ini, Kota Mataram diminta mengalokasikan anggaran Rp 18 miliar untuk patungan hosting fee MotoGP. Sementara anggaran BTT yang tersedia di Kota Mataram hanya Rp 5 miliar.
“Makanya nanti kita lihat pembagian di masing-masing kabupaten/kota itu. Tetapi sekarang belum ada ketentuan kita terima,” ungkapnya.
Dari zoom meeting terakhir yang dilaksanakan dengan Direktur Perencanaan Kemendagri, belum ada putusan soal pembagian hosting fee dari masing-masing Pemda di NTB. “Itu masih ditunggu sampai ada aturan lagi. Ada petunjuk lagi yang kita tunggu sampai sekarang,” terangnya.
Meski belum ada keputusan apapun, Kota Mataram cukup cemas dengan instruksi pembiayaan hosting fee MotoGP. Terlebih Kota Mataram bukan penerima utama manfaat MotoGP. Untuk itu, Pemkot Mataram tidak bisa menyembunyikan kecemasannya, walaupun besaran pasti patungan biaya hosting fee MotoGP belum diputuskan. “Ndak mau saya misal-misal. Makanya nanti kita lihat dulu keputusannya seperti apa,” jelasnya.
Hosting fee atau komitmen fee adalah biaya yang harus dibayarkan oleh promotor untuk menggelar event MotoGP kepada Dorna Sport, selaku pemegang hak komersial eksklusif MotoGP. Pada tahun 2022, saat MotoGP pertama kali digelar di Mandalika, biaya hosting fee sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).
Berikutnya untuk MotoGP 2023, ITDC mendapat bantuan sebesar Rp 78,8 miliar dari Kemenparekraf dalam bentuk belanja iklan Wonderful Indonesia. Sedangkan pada tahun 2024, biaya hosting fee mencapai Rp 231,29 miliar. (gal)
