MATARAM – Komisi IV DPRD Kota Mataram menemukan banyak kejanggalan pelayanan yang dilakukan RSUD setempat. Mulai dari pasien terlantar sampai harga obat-obatan yang super mahal di luar tanggungan BPJS. Bahkan, tenaga medis kerap tidak memberitahukan obat yang ditanggung atau tidak.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Mataram, Sang Ketut Deresta menyebutkan, keluhan masyarakat terkait dengan pelayanan kesehatan di RSUD Kota Mataram masih muncul. ’Salah satuya pasien cuci darah yang kerap tidak dapat pelayanan karena alasan kamar yang tersedia sudah over kapasitas. Padahal, ini sangat mendesak dan sangat banyak kasus cuci darah selama ini.
Tak cuma itu, Komisi IV juga menemukan kejanggalan soal pembelian obat-obatan generik maupun yang tidak ditanggung BPJS. Masyarakat tidak mampu kerap dibebankan dengan biaya pengobatan yang semakin mahal. Bahkan, semakin dipersulit karena mereka harus ke Kimia Farma untuk mengambil obat-obatan setelah mendapatkan resep. Buruknya lagi, hal ini tidak dijelaskan dijelaskan ke pasien terlebih dahulu oleh para medis, mana obat yang ditanggung dan mana yang harus dibeli. ‘’Ini kan aneh sekali, sudah sakit masih dipersulit. Kasihan warga tidak mampu,’’ sesal Sang Ketut Deresta.
Sang Ketut berharap, pasien cuci darah dan pemegang BPJS maupun warga Kota Mataram mestinya dipermudah karena sudah masuk dalam program UHC. Dari segi anggaran juga, Pemkot Mataram sudah mengelontorkan anggaran cukup besar ke RSUD Kota Mataram. ‘’Tahun ini saja Rp 263 miliar untuk digelontorkan untuk RSUD,’’ sebutnya.
Dia berharap, pelayanan di RSUD untuk diatensi Pemkot Mataram. Terutama Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana untuk melakukan evaluasi secara penuh dan matang. Selama ini, banyak inovasi RSUD Kota Mataram yang menyentuh masyarakat tidak mampu. Salah satunya mempermudah pelayanan bagi masyarakat tidak mampu baik melalui program UHC yang belum banyak dipahami.
Anggota Komisi IV lainya, Muhibit Tobirin mengatakan, temuan pelayanan buruk ini bukan kali pertama. Selama ini, dewan sudah banyak menerima laporan dari masyarakat. Terutama warga pemegang kartu BPJS maupun KTP mengeluhkan pelayanan yang tidak sesuai dengan visi misi pelayanan kesehatan. Kenyataan saat warga tidak mampu sakit, banyak dipingpong petugas selama ini. Seperti pasien yang hanya membawa KTP tanpa kartu BPJS tidak bisa dilayani. Mereka harus mengurus surat keterangan ke Dukcapil maupun Dikes terlebih dahulu sebagai persyaratan administrasi. ‘’Ini sangat disayangkan karena masyarakat sudah sakit, pelayanannya dipersulit lagi,’’ kata Muhibit Tobirin.
Direktur RSUD Kota Mataram, dr Hj Eka Nurhayati mengakui, masih banyak keluhan pelayanan kesehatan di lapangan. Termasuk pelayanan cuci darah di RSUD Kota Mataram sering overload. Hal ini menyebabkan tidak semua pasien yang datang untuk cuci darah di RSUD Kota Mataram bisa terlayani. ‘’Kami hanya miliki kapasitas pelayanan cuci darah 19 tempat tidur. Sementara jumlah pasien yang akan mendapatkan pelayanan cuci darah cukup banyak selama ini,’’ jelas Eka.
Karena banyak, sambung dia, maka pihaknya mengalihkan agar pasien dibawa ke RSUP NTB. Namun, di sana juga antreannya sangat panjang. Persoalan ini sekaligus menjadi tantangan bagi RSUD Kota Mataram untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Keterbatasan yang dimiliki membuat pihak rumah sakit harus menyiapkan tempat khusus untuk pelayanan cuci darah.
Dijelaskan, untuk bangunan RSUD saat ini tidak saja untuk pelayanan pasien melainkan juga dimanfaatkan sebagai kantor atau manajemen rumah sakit. Karena rumah sakit tidak memiliki kantor khusus. “Kalau di lantai dua itu kan untuk manajemen. Kita tidak punya kantor khusus,” katanya.
Dengan keterbatasan kapasitas pelayanan cuci darah, saat ini rumah sakit yang ada di daerah juga bisa memberikan pelayanan tersebut sehingga tidak menumpuk di satu tempat. Sementara RSUD Kota Mataram membina beberapa sakit salah satunya RS Manambai Kabupaten Sumbawa untuk pelayanan yang sama. (dir)
