MATARAM – Setelah dilakukan penertiban reklame yang menunggak pajak serta belum memperpanjang izin, banyak pengusaha advertising mengurus izin reklame mereka.
Ini diakui Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Mataram Cokorda Sudira Muliarsa saat ditemui di ruang kerjanya kemarin.
Ia mengaku sejak penertiban minggu lalu. Selama satu minggu terakhir sudah ada 50 berkas permintaan perpanjangan izin reklame yang masuk. “ Sudah ada 50 permintaan yang masuk ke meja saya,” katanya.
Cokorda menilai kebijakan Dinas Pertamanan dan Dinas Pendapatan melakukan penertiban cukup efektif memberikan peringatan kepada para perusahaan reklame. Jika tidak begitu, mereka akan tetap enggan mengurus izin tidak mau membayar pajak dan tidak mengurus izin yang sudah mati.
Untuk bisa mendapat izin pemasangan reklame lagi, perusahaan yang menunggak harus melakukan pelunasan terlebih dahulu atas tagihan pajak mereka. Kalau perusahaan belum bayar pajak, BPMP2T tetap akan menerima berkas pengajuan perpanjangan tetapi berkas yang diajukan tidak akan diperoses sebelum ada bukti pembayaran. “Intinya harus lunas dulu,” ungkapnya.
Jumlah reklame yang tidak berizin sudah dikantongi BPMP2T. Jumlah ada sekitar 160 reklame. Kalau ada permintaan izin reklame yang masuk, pihak BPMP2T melakukan pengecekan apakah perusahaan yang mengajukan itu masuk kategori perusahaan reklame yang menunggak pajak atau tidak. Kalau menunggak mereka diminta melunasi.
Sementara itu Kepala Dinas Pertamanan Kota Mataram HM. Kemal Islam mengatakan sampai saat ini tim penertiban reklame terus bekerja melakukan penertiban. Namun pihaknya tidak mengetahui berapa jumlah reklame yang sudah ditertibkan baik reklame yang besar atau yang kecil.” Saya belum terima laporan, tapi kami tetap turun setiap hari,” katanya.
Ia menjelasan, di sela-sela waktu luang ia kadang menyempatkan diri ikut turun melihat proses penertiban.” Sampai akhir bulan kita akan evaluasi,” tegasnya.(ami)
