MATARAM – Warga Lingkungan Pondok Perasi Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan, masih menolak rencana pembangunan pasar ikan higienis yang akan dibangun di lokasi dekat hunian sementara (huntara). Penolakan ini dipicu rencana penggusuran tempat tinggal warga. Mengingat, lokasi pasar ikan higienis tersebut tak jauh dari tempat tinggal mereka. Sementara pemerintah belum menjamin kepastian tempat relokasi warga.
Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, Abd Rahman mengatakan, pihaknya turun meninjau keadaan 11 KK warga dan berdialog terkait dengan rencana pasar ikan higienis di dekat lokasi huntara mereka. “Ya kami berdialog dan mendengarkan keluh kesah dan harapan mereka,” kata Rachman kepada Radar Lombok, Jumat (13/12).
Secara prinsip, Rachman berharap pemerintah mendengar keluh warga untuk mencarikan solusi..Begitu pun dengan rencana proyek pasar ikan higienis dinilai program pembangunan yang baik tetapi tidak harus mengorbankan masyarakat sekitar. “Harus ada lokasi pemindahan lain yang bisa ditempati, sementara waktu pembangunan blok rusunawa baru terealisasi,” ucapnya.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, Ahmad Azhari Gufron menimpali, proyek pasar ikan higienis ini bakal segera terealisasi. “Dinas PUPR baru kemarin perbaiki jalan menuju lokasi lahan pasar ikan itu. Jadi tinggal pembangunan fisik pasarnya,” ucapnya.
Karenanya, yang harus dipikirkan berikutnya yakni nasib belasan KK warga yang tergusur. Pemerintah harus memikirkan sandang, pangan, dan papan mereka. sekurangnya, Perkim harus menyediakan dua blok huntara yang dapat didiami warga sementara waktu. “Posisinya di belakang rusunawa, tempat itu sekarang kosong,” ucapnya.
Namun perlu diperhatikan pemerintah adalah kelayakan huntara. Apakah dua blok huntara yang kosong dapat mengakomodir 11 KK tersebut. “Jangan hanya sekadar dipindah tapi tempatnya tidak layak,” tekannya.
Gufron mengajak warga untuk hearing ke DPRD Kota Mataram membahas lebih klinis jalan keluar persoalan mereka.“Kami dorong mereka untuk membahas ini di dewan dan mencari jalan keluar. Nanti kita libatkan pihak dinas juga membahas ini,” ucapnya.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Mataram, Irwan Harimansyah menjelaskan, rencana pembangunan pasar ikan higienis tersebut sebenarnya sudah ada dasar dari tahun 2023 lalu. Sudah dana DAK dari pusat sebesar Rp 480 juta di lahan seluas 10 x 12 meter persegi. Pembangunan pasar ikan higienis dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Disperkim) Kota Mataram. “Lokasinya itu kan sebelumnya ada bangunan huntara namun karena yang menempati sudah direlokasi ke rusunawa, jadi sisa bangunannya dimanfaatkan untuk pembangunan pasar ikan,” jelasnya.
Untuk rencana desainnya, kata Irwan, pihaknya telah menyiapkan untuk 30 orang pedagang dulu yang sebelumnya sudah terdata dengan dua pilihan desain los pasar salah satunya menggunakan meja dan tidak menggunakan meja. ‘’Sebelum dibangun pastinya akan kami komunikasikan dulu ke para pedagang agar mereka juga lebih nyaman melakukan aktivitas jual beli. Jangan sampai setelah kami siapkan mejanya lantas tidak digunakan,” ucapnya.
Pembangunan pasar ikan higienis ini, menurut Irwan, sudah lama diprogramkan. Sebab keberadaan pasar ikan yang ada saat ini di jalur Bintaro tidak representatif dan cenderung sering menimbulkan kemacetan di kawasan yang tergolong ramai akibat aktivitas bongkar muat barang dan penataan lokasi parkir yang semrawut. ‘’Tahun 2025 akan dilanjutkan kembali pembangunan dan sumber dana dari DAK,’’ singkatnya. (dir)
