TANJUNG – Tata kelola parkir di areal Pelabuhan Bangsal kembali dikeluhkan.
Pasalnya, kendaraan yang terparkir liar ini menyebabkan semrawut dan mancet laju kendaraan yang keluar masuk. Untuk itulah, pemerintah daerah Lombok Utara diminta bertindak tegas dalam mengatur areal tersebut. “Ini bukan tempat parkir kendaraan bermotor, tapi ini termasuk areal yang seharusnya tidak diperbolehkan. Parkiran ini menyebabkan semrawut dan mancet,” ucap salah satu warga setempat yang sering nongkrong Zulkarnaen, kemarin.
Masyarakat yang parkir ini, para pengunjung yang menyebrang ke Gili Trawangan dan Gili Meno. Padahal, sudah adanya parkir rumahan yang disiapkan para jasa parkiran di areal pelabuhan tersebut. Oleh karena itu, ia berharap pengambil kebijakan daerah ini bisa mengatur parkir liar agar tata kelola areal pelabuhan steril.
Dikonfirmasi terpisah, Kabid Perhubungan Laut pada Disuhublutkan Lombok Utara Johan Repi mengatakan, jika parkir tersebut berada di dalam pelabuhan itu ranah Syahbandar. Akan tetapi, jika Dishublutkan diberi kewenangan secara penuh, maka pihaknya juga dalam wacana akan menerapkan beberapa hal. “Seperti satu pintu sistem portal,” katanya.
Dalam hal ini, sambungnya, semua kendaraan wajib masuk ke shelter Bangsal. Untuk regulasi transportasi, baik kendaraan roda empat, cidomo, dan lainnya diatur dengan tiket dari dan ke pelabuhan. Untuk ini ia akan bekerja sama dengan pihak ke tiga. Seharusnya parkir rumahan di areal pelabuhan dipindahkan. “Dengan demikian maka akan terwujud tata kelola parkir yang nyaman dan tertib di shelter Bangsal,” harapnya.
Ia juga berharap TNI-Polri membackup setiap rencana pemerintah untuk penertiban parkir yang belum terkelola dengan baik ini. Dengan begitu, pengelolaan yang baik akan berdampak pada PAD melalui retribusi parkir, tiket masuk pelabuhan dan retribusi pariwisata. (flo)
