GIRI MENANG– Hari ini DPRD Lombok Barat kembali menjadwalkan paripurna pengesahan tata tertib pemilihan wakil bupati Lombok Barat. Sudah dua kali paripurna Tatib gagal digelar karena kehadiran anggota dewan tidak mencapai kuorum. Sejumlah pihak menuding kegagalan paripurna “dikondisikan” oleh mereka yang tidak mau ada wakil bupati.
Salah seorang anggota DPRD Lombok Barat yang minta namanya tak ditulis mengatakan paripurna masih berpotensi gagal. Meski begitu yang bersangkutan tidak menyebut alasan politis, melainkan karena ada beberapa item pasal yang belum disepakati anggota. “ Kemungkinan gagal lagi ada,” ungkapnya.
Paripurna Tatib bersamaan digelar dengan paripurna pengesahan Perda Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Soal ini sang dewan juga memberikan komentar. “ Sengaja dipaketkan dengan paripurna OPD supaya paripurnanya kuorum. Mereka yang hadir di paripurna OPD kan nggak enak meninggalkan paripurna Tatib,” tambahnya.
Ketua DPRD Lombok Barat Hj. Sumiatun menegaskan, paripurna hari ini digelar berdasarkan ketentuan yang ada dan disepakati dalam rapat Badan Musyawarah (Banmus) dewan. Karenanya jika ada anggota dewan yang tidak hadir dengan sengaja, maka dewan tersebut dianggap membelot dari kesepakatan bersama. “ Siapa yang tidak hadir itu pembelot, kan begitu,” ungkapnya kemarin.
Sumiatun pun meminta masyarakat menilai sendiri anggota dewan yang tidak hadir dalam paripurna ini. Ia tidak ingin paripurna ini gagal lagi karena akan menjadi penilaian buruk oleh masyarakat.” Jadi silahkan masyarakat menilai sendiri, karena kami juga tidak bisa mengintervensi jika masih ada anggota yang tidak mau hadir,” terangnya.
Bagaimana jika rapat paripurna gagal lagi? Ditegaskan Sumiatun, dirinya tidak bisa memaksa anggota untuk hadir. Akan tetapi yang jelas, pihaknya sudah memberi arahan kepada anggota bahwa sidang paripurna Tatib Pilawabup sebagai pedoman panitia pemilihan bekerja, sangat ditunggu-tunggu masyarakat.
Berkaitan dengan siapa yang bermain sehingga paripurna dibatalkan karena tidak kuourum, Sumiatun mengaku tidak tahu, dan jelas itu bukan dirinya. Masyarakat dipersilahkan memberikan penilaian.
Seperti diketahui, sidang sebelumnya, Kamis (6/10) gagal lantaran anggota dewan dari PDIP, Demokrat dan PPP tidak hadir sehingga tidak kuorum. Kemudian sidang kedua Senin (17/10) juga gagal, karena anggota dewan dari Partai Gerindra, PDIP dan Hanura tidak hadir.(zul)
