Para Tokoh Sasak Kecewa dengan Isu Pergantian Sekda Lalu Gita oleh Gubernur

Para tokoh Sasak menyampaikan kekecewaan ke DPRD NTB atas isu pergantian Sekda Lalu Gita yang diembuskan Gubernur NTB Zulkieflimansyah. (FAISAL/RADAR LOMBOK)

MATARAM–Genderang isu pelengseran Sekda Provinsi NTB, H Lalu Gita Ariadi memekakkan telinga. Sejumlah kalangan mulai merasakan kegaduhan dengan santernya isu itu.

Sejumlah tokoh Sasak bahkan tak sebatas merapatkan barisan. Mereka mulai menyuarakan kegaduhan itu di hadapan para wakil rakyat, Senin (7/2/2022). Para tokoh ini menyampaikan penyesalan mendalam atas isu itu karena telah menjadi pemantik kegaduhan.

Mengingat, rencana pelengseran Sekda Gita bukan sebatas isapan jempol belaka. Isu itu bukan sebatas evaluasi semata. Lebih dari itu, para tokoh Sasak ini mengaku telah mendengar Surat Gubernur NTB ke Sekretaris Negara (Sekneg).

Surat yang diteken langsung Gubernur Zulkieflimansyah itu bertujuan mengganti Sekda Gita. “Saya memang tidak pernah melihat itu secara langsung. Tapi saya dapat memastikan bahwa informasi valid,’’ kata salah seorang perwakilan tokoh masyarakat, Lalu Tajir Syahroni di hadapan pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB, kemarin.

Tajir mengaku mendapatkan informasi itu langsung dari rekan anggota DPR RI di Jakarta. Surat permintaan pelengseran Sekda Gita itu bahkan sudah sampai ke tangan Sekneg. Berbanding terbalik dengan kabar yang diembuskan ke publik kemudian, bahwa cuma sekadar evaluasi untuk pejabat eselon I dan II.

Menurut Tajir, isu evaluasi cuma kamuflase untuk mengecoh tujuan sebenarnya dalam rencana pelengseran Sekda Gita. Telah terjadi lompatan manuver politik yang sangat jauh ke depannya. “Saya siap berdebat di mana pun dengannya (Gubernur),’’ tantang Tajir.

Mantan Kepala Desa Ketara ini menyatakan, sebelum memuncak pada rencana pelengseran Sekda Gita, terlebih dahulu Gubernur bersih-bersih pejabat yang tak dikehendaki. Langkah pragmatis ini tak terlepas dari tujuan politik praktis pada Pilkada 2024 ke depannya. “Mungkin karena sekda yang sekarang dianggap tidak bisa jadi tim sukses, sementara birokrasi ASN itu dipimpin sekda sehingga harus diganti,’’ tukasnya.

Tak sampai di situ, Tajir juga berasumsi sengkarut utang Rp 300 miliar dari pokir dewan itu dinilai sebagai isu pemecah konsentrasi belaka. Dewan dibuat sibuk oleh hal remeh temeh yang sebenarnya dapat dipertanggungjawabkan secara undang-undang. Tetapi ada ambisi yang lebih mengerikan di balik strategi disisihkannya pejabat tertentu. “Saya kecewa,” tandasnya.

Menurut Tajir, wajar bila akhirnya banyak tokoh masyarakat yang resah. Manuver Gubernur saat ini dianggap telah melampaui batas yang justru dapat memicu situasi Kamtibmas di NTB terancam tidak kondusif. “Apalagi NTB khususnya Pulau Lombok ditunjuk sebagai lokasi event balap dunia. Ini anugerah yang harus kami jaga,” tegasnya.

Langkah sang Gubernur yang sikat sana-sini justru akan memicu kegaduhan yang dikhawatirkan itu. “Jadi mohon Bapak-Bapak pemerintah bantu kami untuk menjaga negeri kami yang dirahmati ini dengan tidak membuat langkah politik yang gaduh,” tandasnya.

Tokoh masyarakat lainnya, Lalu Sajim Sastrawan juga menyesalkan kegaduhan yang ditimbulkan isu pergantian Sekda Gita yang diembuskan ke publik. Langkah pertemuan dengan DPRD NTB sebagai ikhtiar yang ditempuh untuk mengomunikasikan berbagai persoalan terjadi. “Kami datang ke sini sungguh-sungguh dan tidak main-main. Kami hadir ke sini adalah membawa mandat dari para sesepuh,” timpalnya.

Mantan birokrat ini berharap tidak terjadi polemik di tengah masyarakat yang dapat menimbulkan multitafsir kegaduhan. Sejuah ini, tokoh masyarakat telah berupaya maksimal menjaga, mengawal, dan mengawasi kondusivitas daerah. Sangat disayangkan kemudian daerah yang kondusif dikagetkan dengan berita-berita yang cukup membuat gaduh masyarakat NTB.

Sajim menambahkan, isu pelengseran Sekda Gita sebenarnya tidak ada masalah. Karena pergantian itu lumrah terjadi karena sudah menjadi tradisi dalam pemerintahan. Tapi yang keliru kemudian adalah mengembuskan sesuatu yang belum terjadi. “Mestinya secara teknis administrasi ini persoalan internal. Silakan pemerintah daerah selesaikan di dalam. Jangan diekspose keluar, inilah yang membikin kegaduhan di tengah-tengah kondisi daerah saat ini. Sehingga rekan-rekan pemerhati sosial, budaya, dan adat ini terusik, merasa risih dengan situasi-situasi yang justru diciptakan oleh unsur penyelenggara pemerintah daerah. Dan ini sangat-sangat kami sesalkan,” sesalnya.

Ketua DPRD NTB Hj Baiq Isvie Rupaeda mengatakan, apa yang menjadi keluhan dan harapan akan disampaikan langsung pada Gubernur NTB. “Kita akan undang Gubernur dalam rapat bersama pada 18 Februari nanti untuk membahas berbagai hal, termasuk pergantian sekda ini,” katanya.

Gubernur NTB, Zulkieflimansyah dalam postingan media sosialnya menganggap isu pergantian Sekda Gita ini biasa-biasa saja. “Sekarang mulai muncul ribut-ribut tentang pergantian Sekda NTB. Padahal menurut saya ini proses biasa saja karena semua jabatan perlu penyegaran,” tulis Gubernur melalui akun facebook pribadinya, Senin (7/2).

Menurutnya, permasalahan pergantian sekda dianggap sangat sederhana kalau cara berpikir diubah. “Ini sebenarnya masalah sederhana kalau cara berpikirnya kita ubah. Saat ini NTB sudah jadi daerah yang terbuka. Event seperti MotoGP memaksa kita berinteraksi dengan pusat hampir setiap hari. Eselon I datang ke NTB ini hampir tiap hari,” sambungnya. “Dengan datangnya eselon I hampir tiap hari, ASN-ASN kita jadi bisa bercermin bahwa kualitas ASN kita nggak kalah dari yang dari Jakarta. Bahkan banyak yang lebih baik,” tambahnya.

Dalam tulisannya, Zulkieflimansyah juga menuturkan jika dirinya telah berkomunikasi dengan Sekda Gita untuk menawarkan menjadi eselon I di Jakarta. “Nah, saya ngomong ke Pak Sekda, ayo abang jadi eselon I  di Jakarta dan saya bantu mumpung teman kita banyak. Pak Sekda yang kemudian jadi lokomotif agar eselon-eslon dua yang ada di provinsi menyiapkan diri untuk bidding eselon I di pusat,” tuturnya.

“Dan yang muda potensial ini sudah kami panggil untuk tak lagi memaknai eselon II di provinsi sebagai terminal akhir sampai pensiun. Yang punya kemampuan akan kita dorong untuk berkiprah di pusat dan kemudian membantu banyak daerah kita dari pusat dengan keberadaannya di sana,” sambungnya.

Sebab menurutnya, jika karir ASN hanya terhenti sampai tingkat provinsi, maka kolamnya terlalu kecil dan banyak yang akan menggigit temannya sendiri. “Berubah memang tak mudah dan sederhana, tapi kita memang harus mulai!,” tutupnya. (sal)