Panwaslu Kuala Lumpur Ungkap Kronologi Surat Suara Tercoblos

Surat Suara Tercoblos
Penampakan surat suara yang sudah dicoblos di dalam sebuah ruko kosong di Selangor, Malaysia. Kabar tersebut dibenarkan oleh Panwaslu Malaysia. (ISTIMEWA/JPC)

JAKARTA Ketua Panwaslu Kuala Lumpur, Malaysia, Yaza Azzahara Ulyana‎ menceritakan kronologi terkait surat suara yang sudah tercoblos untuk paslon nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin dan juga caleg dari Partai Nasdem, Davin Kirana.

‎Yaza menceritakan, sekitar pukul 12.48 waktu setempat, dirinya menerima aduan dari seorang relawan sekber satgas Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi di Parlaungan, Malaysia. Aduan itu ia terima melalui pesan WhatsApp bahwa ada dugaan penyeludupan surat suara yang dilakukan oleh oknum tertentu. “Mendengar laporan tersebut Yaza bersama seorang anggota Panwaslu Kuala Lumpur Rizki Israeni Nur menuju ke lokasi tersebut,” ujar Yaza dalam keterangan tertulis yang diterima Jawa Pos Group, Kamis (11/4).

Selanjutnya, pukul 13.00 dirinya tiba di lokasi yang beralamat di Taman Universiti Sungai Tangkas Bangi 43000 Kajang, Selangor. Tempat tersebut merupakan sebuah toko yang sudah dipenuhi dengan surat suara yang berada di dalam tas, jumlahnya kurang lebih 20 buah. “Diperkirakan jumlah surat suara yang berada di lokasi pertama sejumlah 10-20 ribu buah dan jumlah yang  kurang lebih sama juga berada di lokasi kedua,” tuturnya.

BACA JUGA: Jelang Pemilu, Permintaan Amplop Meningkat

Berdasarkan sampel yang dibuka di lokasi, semua surat suara telah dicoblos pada paslon 01 Jokowi-Ma’ruf Amin. Kemudian untuk surat suara legislatif sudah dicoblos Partai Nasdem. Selanjutnya, pukul 13.30 sebanyak enam orang pihak Polis Diraja Malaysia perwakilan Sungai Tangkas datang ke lokasi berkenaan dan meminta keterangan dari beberapa saksi yang berada di lokasi tersebut. “Berdasarkan keterangan kepolisian, pihaknya merekomendasikan untuk pihak Kedutaan Besar Indonesia mengambil semua surat suara di lokasi penyimpanan tersebut,” ungkapnya.

Yaza juga menambahkan, pada pukul 14.20 pihak polisi memasang garis polisi di kawasan tersebut. Selanjutnya pukul 14.30 Panwaslu Kuala Lumpur menerima informasi tambahan dari Anggota Satgas BPN telah ditemukan lokasi lain lagi yang menjadi gudang penyimpanan surat suara. “Lokasi tersebut berada di sebuah rumah di kawasan Bandar Baru Bangi, Selangor (sekitar 15 menit dari lokasi pertama). Panwaslu Kuala Lumpur belum pergi ke lokasi berkenaan karena langsung menuju ke kantor polisi sekitar,” ungkapnya.

Kemudian pada pukul 15.00, Yaza pergi ke Balai Polis Sungai Tangkas untuk membuat laporan kepolisian terkait adanya dugaan pelanggaran pemilu tersebut. Saat ini laporan sudah diterima oleh pihak kepolisian Sungai Tangkas dan sedang dalam tahap pemeriksaan.

Sementara pada pukul 17.00 Panwaslu Kuala Lumpur tiba di lokasi kedua dan langsung menuju ke lokasi penyimpanan surat suara. Kali ini ditemukan sejumlah 158 karung. Kali ini surat suara yang dicoblos yaitu capres 01 dengan Caleg DKI Dapil 2 Nasdem Nomor urut 02. Terdapat juga beberapa lembar surat suara tercoblos Caleg Demokrat nomor urut 3. “Sehingga setelah ditotal surat suara di dua lokasi berjumlah 40-50 ribu surat suara,” pungkasnya.

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan, pihaknya bakal segera merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menghentikan pencoblosan di Malaysia. “Kami akan meminta KPU menghentikan pemungutan suara di seluruh Malaysia,” ujar Fritz saat dihubungi, Kamis (11/4).

BACA JUGA: Bertemu Tokoh Masyarakat Lobar, Sandiaga Uno Sampaikan Banyak Janji

Fritz menduga, panita pemilihan di luar negeri (PPLN) tidak melakukan tugas dengan baik. Sehingga muncul kertas surat suara yang sudah tercoblos. “Jadi terbukti PPLN tidak melaksanakan tugas dengan benar, kita sudah membuat rekomendasi soal kinerja PPLN yang diragukan,” katanya.

Komisioner KPU, Ilham Saputra masih mendalami kasus tersebut. Ilham mengatakan, tengah berkoordinasi dengan Pokja Pemilu Luar Negeri (LN) untuk mengetahui runtutan kejadiannya dan alasan kertas suara tersebut bisa telah tercoblos. “Masih kami konfirmasi dengan pokja pemilu LN. Kenapa bisa terjadi demikian,” katanya.

Dia menyatakan belum bisa membeberkan lebih lanjut ihwal langkah yang diambil oleh KPU atas adanya kasus tersebut. Termasuk juga usulan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang meminta memberhentikan sementara pemungutan suara WNI di Malaysia yang direcanakan pada Minggu (14/4) mendatang. “Nanti kami akan pelajari dulu,” tukasnya.

Presiden yang juga capres nomor urut 01 Jokowi bereaksi terkait adanya kabar viral soal surat suara yang sudah tercoblos di Malaysia. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta untuk segera dicek kebenarannya. “Ya dicek saja lah. Kalau itu benar dan itu merupakan pelanggaran, laporkan saja ke Bawaslu. Mekanismenya jelas kok, enggak usah diangkat isu-isu yang nggak jelas,” ujar Jokowi di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Kamis (11/4).

Pihak-pihak yang menemukan temuan itu juga diharapkan oleh Jokowi bisa melaporkannya ke Bawaslu supaya bisa ditindaklanjuti. “Kalau benar itu merupakan pelanggaran, jadi laporkan saja ke Bawaslu,” katanya.

Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya mengatakan, pemungutan suara di Malaysia menggunakan tiga metode pemberian suara. Pertama, adalah pemberian suara di TPS, kedua pemberian suara dengan kotak suara Keliling dan, ketiga pemberian suara via amplop. “‎Video yang viral soal suara yang tercoblos jika diamati sepintas adalah surat suara yang akan dikirim dengan pos,” ujar Willy kepada wartawan.

BACA JUGA: Bupati Lotim Dukung Jokowi-Amin

Willy juga menuturkan, ada keganjilan dalam video tersebut yaitu amplop yang ada belum terkirim tetapi sudah dicoblos. Logikanya jika amplop sampai ke tangan penerima tentu akan muncul persoalan. Keganjilan lain adalah bagaimana mungkin surat suara dalam pengawasan PPLN, Panwas Luar Negeri, dan pihak keamanan di kedubes bisa keluar dalan jumlah cukup besar ke sebuah toko kosong di luar wilayah yuridiksi di luar kedutaan Indonesia. “Keganjilan berikutnya adalah ruko kosong itu ditemukan seseorang lalu diviralkan,” katanya.

‎Oleh sebab itu, sangat mungkin kejadian di Malaysia ini sarat dengan kepentingan politik untuk mendelegitimasi pemilu dan juga penyelenggara pemilu. Willy menduga ada pihak yang takut kalah dengan menyebut bahwa pemilu curang. “Fakta ini beriringan dengan fakta di berbagai survei menjelang 17 April kubu Prabowo-Sandi telah kalah oleh Jokowi-Makruf Amin,” ungkapnya.

Untuk itu, Nasdem mendorong pihak Bawaslu dan kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini apakah ini fakta atau rekayasa politik untuk mendelegitimasi pemilu. Nasdem mendorong dibukanya secara terang benderang kasus ini di hadapan hukum untuk memastikan pemilu berjalan dengan luber dan jurdil. “Nasdem sepakat jika kasus ini belum tuntas pemungutan suara di Malaysia sebaiknya ditunda,” ungkapnya.

Jika fakta ini adalah sebuah pidana pemilu, maka Nasdem mendorong untuk mengusut semua pihak tanpa kecuali dan bertanggung jawab di depan hukum. “Partai Nasdem mengimbau semua pihak untuk berhati-hati dengan skenario kotor (dirty operation) dari kasus surat suara di Selangor. Sebab, kuat diduga ada yang main api untuk membakar rumah sendiri,” pungkasnya. ‎

Direktur Hubungan Luar Negeri Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Irawan Ronodipuro menanggapi terkait temuan dan beredarnya bukti video surat suara pemilu yang telah tercoblos di Selangor, Malaysia pada Kamis (11/4). Menurutnya, temuan itu menjadi bukti bahwa adanya potensi kecurangan pada Pemilu 2019. “Terkait adanya temuan itu sama saja telah memperlihatkan bahwa kecurangan pemilu telah terlihat,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Irawan juga meminta kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk segera mencopot Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia yakni Rusdi Kirana. Pasalnya, kejadian yang terjadi di Selangor Malaysia tersebut telah mempermalukan bangsa dan negara Indonesia di dunia internasional. “Kami meminta Presiden menarik Dubes RI untuk Malaysia, karena itu memalukan, bagaimana seorang duta besar bertindak sebagai tim sukses dalam pemilu, karena ini sudah melanggar kode etik serta tugas dan fungsi pokoknya. Ini masuk dalam kategori perbuatan tercela,” tegasnya.

BACA JUGA: Listrik Padam Ancam Proses Pemungutan Suara

Di sisi lain, Direktur Relawan BPN Prabowo-Sandi, Ferry Mursyidan Baldan juga mengimbau kepada seluruh relawan dan warga negara Indonesia di luar negeri untuk tetap terus mengawal proses pemilu yang berlangsung. Sehingga, potensi kecurangan dapat diminimalisir dan tercipta pemilu yang jujur dan adil. “Kejadian di Malaysia sekaligus memberikan pesan kuat dan menjadi energi bagi relawan Prabowo-Sandi di seluruh dunia untuk mengawal proses pemilu dalam rangka menyelamatkan nama baik negara. Kita harus menjaga nama baik negara itu yang terpenting,” ungkap Ferry.

Lebih lanjut, Ferry yang juga merupakan Alumnus Hubungan Internasional FISIP UNPAD itu juga menekankan agar Presiden Joko Widodo dapat bersikap profesional dan netral dalam menciptakan pemilu yang jujur dan adil. Sebab, sudah sepatutnya kepala negara harus bertanggung jawab dan menjamin pesta demokrasi dapat terlaksana dengan baik dan lancar tanpa adanya kecurangan.

Karena itu, demi menjamin pemilu terlaksana jujur dan adil di Malaysia, maka ia juga meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk segera menarik pulang Duta Besar Republik Indonesia di Malaysia yakni Rusdi Kirana hingga pemilu selesai. Sehingga, netralitas para pejabat negara Republik Indonesia yang berada di Malaysia dapat tercipta. “Seharusnya presiden sudah mengambil tindakan untuk mencopot posisi dubes RI di Malaysia, atau minimal menarik pulang hingga pemilu selesai, sehingga proses pemilu bisa berjalan jujur dan adil,” tandasnya.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjelaskan, untuk kasus ini dia tidak ingin gegabah. Pasalnya, sudah ada contoh hoaks surat suara tujuh kontainer yang sudah tercoblos, dan server KPU yang sudah disetting memenangkan Jokowi-Ma’ruf Amin. “Makanya kita harus lihat hal tersebut dengan jernih. Karena kita melihat ada upaya membangun desain mendelegitimasi kualitas demokrasi Indonesia,” ungkapnya.

Selain itu Hasto juga berpesan kasus ini jangan digoreng ataupun dibuat mainan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Misalnya ada dugaan kecurangan pemilu, maka pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin yang disalahkan. “Jadi jangan sedikit-sedikit yang disalahkan Pak Jokowi,” pungkasnya. (JPC)

Bagaimana reaksi anda ?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid