Pansus Covid-19 Temukan Abon Kedaluarsa

ABON KEDALUARSA: Pansus Covid-19 DPRD Kota Mataram menemukan produk ikan (abon) kedaluarsa dalam isi paket Sembako JPS Kota Mataram. (SUDIR/RADAR LOMBOK)
ABON KEDALUARSA: Pansus Covid-19 DPRD Kota Mataram menemukan produk ikan (abon) kedaluarsa dalam isi paket Sembako JPS Kota Mataram. (SUDIR/RADAR LOMBOK)
Advertisement

MATARAM — Panitia khusus (Pansus) Covid-19 DPRD Kota Mataram, menemukan produk abon ikan kadaluarsa dalam isi paket bantuan Sembako Jaring Pengaman Sosial (JPS) Kota Mataram. Ribuan abon kedaluarsa yang sudah dikemas dalam satu buah kardus itu ditemukan di penyedia di Jalan Seruling, Karang Bedil, Kelurahan Mataram Timur.

Awalnya, Pansus Covid-19 DPRD Kota Mataram, melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke salah satu penyedia, di komplek pertokoan di Jalan Swakarya, Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela. Namun sayang, toko dimaksud dalam keadaaan terkunci, Sabtu lalu (4/7).

Sidak pun dilanjutkan ke gudang penyedia lainnya yang beralamat di Jalan Seruling, Karang Bedil, Kelurahan Mataram Timur. Setibanya di gudang ini, Anggota Pansus dibuat kaget  setelah melihat kondisi gudang Sembako JPS yang dinilai jauh dari kata higienis, lantaran juga digunakan untuk aktivitas perbengkelan. Di tempat ini ditemukan ribuan paket abon yang kedaluarsa.

Melihat itu, hati wakil rakyat yang tergabung dalam Pansus Pengawasan Covid-19 ini semakin teriris. Apalagi saat melihat isi kotak paket bantuan JPS yang akan dibagikan kepada masyarakat terdampak corona itu ternyata tidak layak (kedaluarsa).

Ketua Pansus, Abd Rahman mengatakan, sejumlah temuan Pansus sejak terbentuk, mulai dari penyalahgunaan anggaran sampai pembelian abon kedaluarsa. “Ini abonnya berjamur, sudah kedaluarsa, tanggal 25 Juni. Jika ini sampai dikonsumsi masyarakat, bisa sakit,” tegasnya.

Dalam satu paket Sembako JPS, berisi 10 kg beras, gula 1 kg, minyak goreng 1 bungkus, abon ikan 1 bungkus, sabun mandi 6 batang, biskuit 4 pax, dan satu lembar kertas imbauan Wali Kota Mataram.

Pihaknya sangat menyesalkan kelalaian pihak penyedia yang memasukkan makanan tidak layak konsumsi di paket bantuan JPS yang akan disalurkan kepada masyarakat. ”Jujur kami kecewa. Kenapa abon kedaluarsa tidak dibuang, tapi justru dimasukkan dalam kotak. Kalau gak diawasi, dan abon (kedaluarsa) tersebut lolos, hingga dikonsumsi masyarakat. Dimana perasaan kita?” kesalnya.

Ditegaskan, temuan ini akan menjadi catatan khusus Pansus, untuk melakukan evaluasi kinerja dari pihak ketiga maupun Eksekutif yang dianggap lalai, karena sudah membiarkan ini terjadi. “Kalau sampai disebar ke masyarakat tidak bisa dibayangkan. Apa mau racun warga. Ini kok dak beres sekali,” kecamnya.

Terhadap penemuan abon yang sudah kedaluarsa, pihak penyedia yang juga Owner CV Niaga Mandiri, Ujus, berdalih bahwa paket Sembako, termasuk Abon yang masih tersimpan digudangnya itu merupakan sisa pengadaan paket bantuan sebelumnya. Dan bukan paket bantuan yang akan dibagikan kepada masyarakat.

“Ini semua sisa dari penyaluran sebelumnya. Waktu itu kami siapkan sekitar 4.000 paket, tapi kami dapat jatah sekitar 3.000 paket, jadi (masih) ada sisa. Sisa paket ini bukan untuk disalurkan, karena sampai saat ini kami belum menerima perintah ditunjuk sebagai penyedia untuk penyaluran tahap berikutnya,” ujar Ujus.

Sementara itu, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Mataram, Multazam selaku pejabat yang bertanggung jawab atas pengadaan program JPS mengatakan bahwa temuan makanan kedalursa di salah satu gudang penyedia, bukan paket bantuan yang akan didistribusikan kepada masyarakat.

Untuk penyaluran sisa tahap pertama maupun penyaluran  tahap kedua dan ketiga, pihaknya sama sekali belum menunjuk rekanan penyedia paket bantuan program JPS yang akan dibagikan kepada 32 ribu lebih kepala keluarga.

“Terkait temuan Pansus tentang adanya abon kedalursa disalah satu gudang penyedia. Sampai saat ini belum ada kontrak antara penyedia dengan kami. Karena kami memang belum menunjuk pihak rekanan. Kami tidak tahu ada aktivitas di gudang penyedia, karena bukan ranah kami,” jelasnya.

Sedangkan terkait kondisi gudang penyedia yang dinilai tidak higienis, karena digunakan untuk aktivitas perbengkelan. Multazam mengatakan akan menjadikannya sebagai bahan evaluasi saat pihaknya menetapkan rekanan sebagai penyedia pengadaan paket bantuan JPS tahap berikutnya. “Itu akan menjadi bahan evaluasi kami saat menunjuk rekanan,” tegasnya. (dir)