MATARAM – Paguyuban Kepala SMA Swasta Lombok Timur mendesak Gubernur NTB Zulkieflimansyah untuk memberi perhatian terhadap guru di sekolah swasta. Salah satunya meminta Gubernur Zulkieflmansyah mengalokasika anggaran bantuan untuk sekolah swasta.
“Sekolah swasta dan negeri itu tidak bedanya, sama sama mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Tapi perlakuannya justru jauh berbeda oleh pemerintah daerah maupun pusat,” kata Ketua Paguyuban SMA Swasta Lombok Timur Muh Juaini.
Sebelumnya sejumlah perwakilan Paguyuban SMA Swasta Lombok Timur menemui Gubernur NTB Zulkieflimansyah, beberap waktu lalu. Dalam pertemuan tersebut, hadir juga Kepala Dinas Dikbud Provinsi NTB H Aidy Furqan dan Kepala Bidang PSMA Dinas Dikbud NTB Lalu Muhammad Hidlir.
Dikatakannya, sekolah swasta dan negeri sama-sama mencerdaskan kehidupan anak bangsa, namun ada perbedaan yang paling mencolok, yakni persoalan bantuan anggaran. Kalau melihat sekolah negeri, segala bentuk pembiayaan berasal dari APBN, dan juga pemerintah daerah. Sementara sekolah swasta lebih banyak menyelenggarakan fungsinya bersumber dari dana masyarakat. Perbedaan inilah yang membuat kesenjangan antara sekolah swasta dan negeri.
Disampaikan Juaini, jika bicara UU Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, dalam bab III prinsip penyelenggaran pendidikan pasal 4 ayat 1 bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
“Keniscayaan perlakuan yang adil, baik negeri maupun swasta. Karena standar pendidikan di sekolah negeri dan swasta itu sama,” ucapnya.
Terpisah, Kepala Bidang PSMA Dikbud NTB Lalu Muhammad Hidlir menyebut dalam pertemuan bersama Gubernur NTB Zulkieflimansyah sekolah swasta meminta perhatian yang sama dengan sekolah swasta, baik itu bantuan fisik sekolah, fasilitas pembelajaran hingga perhatian kepada guru yang nota bene merupakan guru honor yayasan.
“Alhamduillah, untuk tahun 2021 ini ada dua sekolah swasta yang mendapatkan DAK fisik, Lotim 1 dan Lobar 1,” sebutnya.
Selain itu, ada JJM untuk swasta sudah diberikan walaupun tidak semuanya bahkan per jam diberikan Rp 20 ribu, karena disesuaikan dengan kemampuan keuangan daearah.
“Untuk tahun ini guru yang ada di swasta diperbolehkan untuk mengikuti P3K,” katanya. (adi)
