PAD dari Pelabuhan Haji Lampaui Target

PAD dari Pelabuhan Haji Lampaui Target
RUSAK : Bolder atau tiang penyangga tempat kapal perlabuh di Darmaga Pelabuhan Haji yang rusak akibat termakan usia. (M. GAZALI/RADAR LOMBOK)

Fasilitas Dermaga Rusak Dimakan Usia

SELONG– Sejumlah fasilitas dermaga Pelabuhan Haji mengalami kerusakan karena dimakan usia. Diantara fasilitas yang rusak yakni bolder yang merupakan alat penyanggah untuk mengikat kapal saat bersandar. Termasuk juga keruskan pender alat yang terbuat dari karet yang berfungsi untuk menahan kapal dari benturan darmaga saat akan bersandar. Pihak UPP pelabuhan pun  telah mengajukan usulan anggaran perbaikan di APBD induk 2020.  Anggaran perbaikan yang telah diusulkan mendapatkan lampu hijau. Besaran anggaran  yang diusulkan sekitar Rp 3 miliar. Selain itu anggaran juga akan digunakan untuk biaya penyusunan Rencana Induk Pelabuhan (RIP). Mengigat saat ini pelabuhan masih belum memiliki RIP karena statusnya masih sebagai pelabuhan pengumpan lokal.”Kerusakan itu karena usianya sudah 10 tahunan. Dibuat sejak awal mulai dibangun pelabuhan,” terang Kepala UPP Pelabuhan Haji, Risyad Nuqson Hakim, kemarin.

Selain dimakan usai,  fasilitas rusak karena beban alat hanya untuk menahan kapal bermuatan 3 ribu ton. Sedangkan kapal yang masuk ke pelabuhan terkadang lebih dari 3 ribu ton.” Rusaknya juga karena faktor cuaca. Padahal bobot kapal yang bersandar beratnya hanya 2 ribu ton lebih. Tapi karena angin yang kencang, menyebabkan kapal menjadi goyang. Itulah yang menyebabkan bolder ini copot,” ungkapnya.

Dari Rp 3 miliar anggaran yang diusulkan, itu di luar biaya operasional. Untuk biaya operasional pada 2020 nilainya berkurang. Jika di tahun ini Rp 386 juta, tahun depan jadi Rp 331 juta.” Kalau operasional hanya untuk biaya kegiatan di kantor saja,” imbuhnya.

Berkaitan dengan kontribusi PAD yang diberikan pelabuhan, diakuinya memang masih belum begitu maksimal jika dibandingkan dengan besarnya biaya yang telah dihabiskan. Tapi semuanya butuh proses dan tahapan. Pada tahun ini target PAD yang disetor yaitu sebesar Rp 350 juta. Sumber PAD itu didapat dari berbagai aktivitas bongkar muat. Seperti bongkar muat cangkang sawit, solar dan beberapa aktivitas lainnya. Hingga masuk triwulan ketiga di tahun ini, perolehan PAD telah melampaui target.”Di 2018 target PAD sama dengan sekarang yakni Rp 350 juta, tapi yang tercapai sampai Rp 396 juta. Sementara di tahun ini dari target Rp 350 juta yang telah terpenuhi Rp 394 juta atau kurang lebih 112 persen,” ungkapnya.

Karenanya untuk memaksimalkan fungsi pelabuhan ini, pihaknya juga telah mengusulkan agar UPP Pelabuhan digabungkan dengan Dinas Perhubungan (Dishub). Dan proses pengusulan untuk penyatuan dengan Dishub drafnya telah mulai disusun. Kata dia, di masa pemerintah bupati Sukiman yang pertama, UPP Pelabuhan Haji sempat digabung dengan Dishub. Namun ketika pergantian bupati, tepatnya di masa bupati Ali BD, pengelolaan pelabuhan kembali dipisah dan  dikelola sepenuhnya oleh UPP. Itu berdasrarkan SK yang dikeluarkan di tahun 2014.” Sedangkan dalam proses. Pada 2020 mendatang, kita sudah digabungkan dengan Dishub,” tutup Risyad. (lie)