MATARAM – Kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir di Kota Mataram dinilai sudah kelewat batas. Salah satu faktornya adalah tidak maksimalnya pengawasan disertai dengan lemahnya inovasi Pemerintah Kota Mataram. Misalnya, program pemberlakuan karcis parkir dianggap tak maksimal.
Hal ini disampaikan oleh Kepala BPKP NTB Bonardo Hutauruk. Ia menilai sistem karcis yang diberlakukan Dishubkominfo Kota Mataram kurang optimal. BPKP telah memberikan catatan bahwa program pengelolaan parkir harus lebih dimatangkan. “ Kalau karcis itu sudah sistem lama. Jangan sampai kecolongan terus,” ungkapnya kepada Radar Lombok, Sabtu (5/11).
Seiring perkembangan Kota Mataram, lahan parkir semakin bertambah banyak. Kota Mataram bagaikan gula yang dikerumuni semut. Menurut Bonardo, satu lahan parkir saja sudah menghasilkan puluhan juta. Berbeda lagi dengan parkir yang dikelola oleh pihak ketiga, serta beberapa parkir di tepi jalan. Jumlah titik parkir di Kota Mataram hampir 500 titik.
Selain itu ia menyoroti petugas parkir yang nakal. Sebagai contoh, petugas kadang tidak memberikan karcis, serta uang pembayaran melebihi ketentuan peraturan daerah.
Sementara itu Kepala Dishubkominfo Kota Mataram H. Khalid mengatakan, beberapa langkah telah dilakukan untuk melakukan penertiban. Seperti juru parkir (Jukir) nakal telah ditindak. Sedangkan sistem karcis diberlakukan sebagai salah satu langkah meminimalisir kebocoran saat ini.
Beberapa Jukir utama telah dipanggil. Setiap pengendara juga diminta untuk tetap meminta karcis, sehingga ada klaim ketika ada kendaraan yang hilang akan menjadi tanggungjawab Jukir dan pengelolaa utama. Ia menilai sistem karcis sudah memberikan kontribusi yang baik ke pemerintah daerah serta dapat menindak petugas yang nakal, serta mengejar target tahun 2016 sebesar Rp 2 miliar.(dir)
