TANJUNG–Kekalahan paslon petahana Najmul Akhyar-Suardi (NADI) di Pilkada Kabupaten Lombok Utara (KLU) 2020 dinilai dipicu oleh over confident atau terlalu percaya diri melihat hasil survei sehingga tidak maksimal menangkis serangan lawan serta tak bergerak maksimal mencari suara.
Pengamat Politik Unversitas Islam Negeri Mataram Abdul Karim mengaku, berbagai isu dimainkan oleh kubu Djohan Sjamsu-Danny Karter Febrianto Ridawan (JODA). Salah satunya jaminan dana hidup (Jadup) korban gempa 2018 yang tak kunjung cair sempai hari pencoblosan. “Kondisi inilah yang dimanfaatkan untuk menyerang petahana secara bertubi-tubi sehingga masyarakat pun mengalihkan dukungan,” katanya, Senin (14/12) kemarin.
Belum lagi visi-misi Najmul Akhyar di periode pertama dinilai belum terealisasi penuh, sehingga tidak luput menjadi isu sentral yang dimainkan pihak JODA. Dalam hal ini petahana sudah mampu menangkis berbagai serangan itu, tetapi mesin parpol dari kubu JODA seperti Gerindra, PKB, PDIP, dan PKS terus bergerak militan menyasar kantong-kantong suara. “JODA didukung total dengan gerakan parpol, belum lagi dari tim pemenangan dari berbagai lini pun memperkuat gerakan parpol tersebut,” jelas mantan Anggota KPU KLU ini.
Berbeda dengan NADI, yang percaya diri berlebihan dengan hasil survei, sehingga berimbas terhadap gerakan tim pemenangan dan parpol. “Berbagai serangan dilontarkan itu bisa ditangkis, tapi mesin partai tidak bisa berjalan maksimal menyasar kantong-kantong pemilih yang awalnya basis petahana, kemudian beralih dukungan dengan serangan itu,” tegasnya.
Kemenangan JODA dengan 56,1 persen dan NADI 43,9 persen dengan selisih 12,2 persen atau 24.302 suara ini lanjut Karim, menunjukkan bahwa Djohan Sjamsu juga begitu dirindukan kepemimpinannya oleh sebagian besar masyarakat.
Saat ini tambah Karim, pilkada sudah selesai. Masyarakat pun mulai melebur menjadi satu kesatuan membangun KLU. Masyarakat akan menunggu kepala daerah terpilih untuk segera merealisasikan visi-misi. Di samping, ada banyak tantangan dan persoalan yang akan dihadapi JODA, mulai dari persoalan rehabilitasi rekonstruksi pascagempa 2018 yang belum tuntas, pemulihan ekonomi covid-19.
Dan perlu diketahui, kepala daerah terpilih memiliki waktu kurang lebih 3,5 tahun menjabat, maksimal aktif 2 tahun untuk merealisasikan janji politik. “Kita harus beri kesempatan dan memang tidak mudah untuk merealisasikan visi-misinya,” imbuhnya. (flo)
