MATARAM– Organisasi Gabungan Angkutan Darat (Organda) Kota Mataram meminta dan menyarankan Pemerintah Kota Mataram dalam hal ini Dinas Perhubungan mengoperasikan angkuta kota (Angkot) atau bemo sebagai feeder atau angkutan umpan di jalur-jalur yang tidak dilalui bus rapit transit (BRT).
Sebagaimana diketahui, jatah penumpang Angkot berkurang sejak pemerintah mengoperasikan 25 bus massal di Kota Mataram sejak November lalu. Sopir Angkot belum lama ini demo meminta angkutan bus tersebut dihentikan.
Usulan ini untuk mengakomodir semua pihak. Sebagaimana diketahui, naik BRT bagi pelajar tidak dikenakan ongkos alias gratis, sedangkan bagi warga umum dikenakan biaya murah yakni sebesar Rp 4 ribu. Jumlah ini di bawah ngkos Angkot Rp 5 ribu.
Ketua Organda Kota Mataram Suratma Hadi mengatakan, salah satu cara menyelesaikan konflik antara Angkot dan BRT adalah memberlakukan angkutan feeder atau pengumpan ke halte-halte BRT yang ada.” Solusinya angkutan feeder harus segera di operasionalkan,” kata Surtaman kepada Radar Lombok kemarin.
[postingan number=3 tag=”angkot”]
Pemerintah diminta memanfaatkan Angkot sebagai angkutan feeder di jalur-jalur yang tidak dilewati bus. Ini berbeda dengan kondisi saat ini dimana trayek bus banyak yang mengambil trayek Angkot. Dengan Angkot sebagai pengumpan, maka nanti bemo yang akan mengantar penumpang ke halte bus. Sedangkan BRT tidak boleh sembarangan menaikkan penumpang.” Kalau kebijakani ini diberlakukan, tidak ada lagi kecemburuan antara bemo dan BRT ini,” tegasnya.
Namun sampai saat ini hasil koordinasi dengan Pemkot Mataram dan provinsi, rencana pengoperasian angkutan feeder ini ternyata hanya masih sebatas wacana. Belum ada kejelasan dari kedua belah pihak.”Belum ada kepastian akan diberlakukan, karena hanya masih sebatas wacana,” jelas Suratman.
Organda sangat menyayangkan lambatnya pemberlakuan angkutan feeder. Padahal dari sejak awal sudah ada kesepakatan kalau trayek yang akan dilalui oleh BRT tidak akan mengambil trayek Angkot.
Sementara itu General Manager (GM) Perum Damri Nursyamsu mengatakan untuk sementara ini BRT tidak beroperasi. Rencananya pada tanggal 10 Januari mendatang akan dilakukan rapat dengan pihak Damri dengan mengundang Dishub Kota Mataram, Dishub NTB dan pihak Organda.” Nanti tanggal 10 kita akan rapatkan di Dinas Perhubungan NTB,” tegas Nur.(ami)
