Optimistis Menang, Najmul Berkomitmen Bangun Kantor Bupati

Najmul Akhyar( DOK/RADAR LOMBOK)

TANJUNG–Pembangunan Kantor Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU) pada 2020 dan 2021 urung dilaksanakan karena anggaran dialihkan untuk penanganan Covid-19. Kemungkinan baru bisa dianggarkan lagi pada tahun 2022.

Calon Bupati KLU Najmul Akhyar optimistis akan memenangkan Pilkada KLU 2020 dan ia berkomitmen melakukan pembangunan kantor bupati yang hancur akibat gempa 2018 itu. “Kita akan mencoba kembali memulai pembangunan kantor bupati pada tahun anggaran 2022,” jelas Bupati KLU non-aktif ini.

Dijelaskannya, pemenang Pilkada 2020 hanya memimpin selama 3,5 tahun. Dalam kurun waktu itu, normalnya hanya bisa mengawal anggaran dua kali yaitu tahun anggaran 2022 dan 2023, sedangkan 2024 sudah memasuki tahun pilkada serentak. Untuk itu penganggaran pembangunan kantor bupati akan diupayakan pada 2022. “Jadi, lebih baik melanjutkan daripada memulai dari nol,” imbuhnya.

Dijelaskannya, masterplan pembangunan pusat pemerintahan yang di dalamnya ada kantor bupati, kantor DPRD, serta OPD sudah jadi. Total anggaran yang dibutuhkan Rp 400 miliar lebih. Jika mengharapkan anggaran daerah butuh waktu 3-4 tahun.
Saat itu direncanakan bisa terealisasi pada 2018 namun musibah gempa menyapa KLU yang menyebabkan seluruh infrastruktur baik pemerintahan, fasilitas dasar, fasilitas umum, dan permukiman warga hancur.

Kemudian pada kurun waktu 2019-2020 difokuskan untuk pemulihan pascagempa seperti pembangunan kembali sekolah, pasar, puskesmas, perbaikan RSUD, pustu, dermaga tiga gili, tempat ibadah, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan rumah warga.
Kemudian 2020 dianggarkan untuk pembangunan kembali, namun pada Maret 2019 sudah diumumkan musibah covid-19 sehingga seluruh anggaran difokuskan ke penanganan covid-19 dengan mendistribusikan bantuan jaring pengaman sosial (JPS) ke masyarakat dan pemberdayaan pemulihan ekonomi. “Jadi kita lebih baik tunda pembangunan kantor Bupati yang sudah dianggarkan pada tahun ini untuk dialihkan ke penangan covid-19,” terangnya.

Imbas covid-19 menyebabkan kondisi keuangan negara dan daerah mengalami defisit, sehingga daripada membangun kantor bupati yang megah saat ini lebih baik anggarannya dialihkan untuk covid-19. (flo)