Operasional 800 LKM di NTB Illegal

Yusri (DOK/RADAR LOMBOK)

MATARAM—Sebanyak 800 lembaga keuangan mikro (LKM) yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) saat ini dinyatakan beroperasi secara illegal (tidak sah). Pasalnya, sebanyak 800 LKM yang ada di setiap desa/kelurahan di Provinsi NTB itu tidak memegang izin operaisonal dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai syarat yang wajib dimiliki dalam menjalankan usahanya.

Di Provinsi NTB, terdapat 802 LKM yang menjalankan aktifitas jual beli uang seperti menjalakan aktivitas lembaga perbankan. Selama ini LKM yang berada di bawah desa/kelurahan menjalakan aktivitasnya tidak pernah dilakukan pengawasan, pembinaan dan pendampingan dari pihak luar.

Namun, sesuai dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2013 tentang LKM, menegaskan bahwa seluruh LKM tertanggal 8 Januari 2018 harus sudah memegang izin operasional dari OJK untuk bisa menjalankan aktivitasnya. Jika sampai tanggal 8 Januari 2016 LKM belum memegang izin dari OJK, maka bisa dipastikan LKM tersebut illegal.

“Dari 802 LKM di NTB, baru ada 2 LKM yang sudah memiliki izin operasional yang dikeluarkan OJK,” kata Kepala OJK Provinsi NTB, Yusri di Mataram.

Yusri menyebutkan, saat ini baru ada enam LKM yang mengajukan izin kepada OJK. Sebanyak enam LKM itu saat ini masih dilakukan penilaian dan evaluasi langsung oleh OJK pusat.

“Dua LKM yang sudah memegang izin operasional itu ada di Lombok Timur. Sementara enam LKM yang pengajuan izinnya masih dalam proses di OJK pusat,” sebut Yusri.

Dikatakannya, berbagai cara sudah dilakukan OJK NTB untuk mengingatkan LKM di NTB untuk segera memproses izin pengukuhan kepada OJK sesuai dengan amanat UU NOmor 1 Tahun 2013 tentang LKM. Bahkan seluruh pengurus LKM sudah dikumpulkan untuk diberikan pemahaman serta sosialisasi kewajiban LKM memiliki izin dari OJK. Selain itu, pihaknya juga sudah berkali-kali bersurat kepada LKM dan juga melalui bupati/walikota agar menginstruksikan LKM di daerahnya mengurus perizinan.

Namun, ternyata hingga saat ini, LKM di NTB enggan mengurus izin di OJK. Terkait hal tersebut, Yusri menyerahkan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan sesuai tufoksinya jika melihat UU dilanggar oleh LKM.

“Secara hukum dan UU, sudah jelas melanggar. Sekarang tinggal aparat terkait untuk menindak. Kami di OJK tidak ada kewenangan untuk menindak, karena belum menjadi ranah OJK memberikan sangsi, kecuali kalau yang sudah berizin dari OJK dan melakukan pelanggaran baru OJK turun melakukan tindakan,” ucapnya. (luk)

Bagaimana reaksi anda ?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid