TANJUNG – Wabup Lombok Utara Danny Karter Febrianto merespons protes Koperasi Karya Bahari (KKB) terkait tak kunjung direalisasikannya one gate system di Pelabuhan Bangsal untuk penyeberangan kapal cepat dari Bali ke Gili Matra (Meno, Trawangan dan Air).
Menurut Danny, pemda memang punya keinginan kuat agar one gate system segera diberlakukan. Hanya saja dalam perjalanan ada beberapa kendala sehingga pemda belum bisa memutuskan untuk memulai kebijakan ini. “Kemarin ada puasa. Kemudian ada beberapa hal lain sehingga ini belum bisa kita terapkan,” ujarnya, Senin (15/5).
Dalam waktu dekat ini, pihaknya bersama Forkopimda bakal segera melakukan pertemuan kembali untuk membicarakan soal one gate system ini. Jika ada protes dari KKB, menurut Danny itu wajar. “Namun perlu diketahui bahwa ini terus berproses dan butuh waktu,” ungkapnya.
Pihaknya tidak bisa mengambil keputusan begitu saja. Sebab berbicara mengenai Pelabuhan Bangsal dan Gili Matra, itu bukan hanya merupakan kewenangan pemerintah daerah saja. Melainkan juga menjadi ranah pemerintah pusat dan provinsi. “Untuk itu kita tetap komunikasi dengan Kementerian Pariwisata, Perhubungan ataupun Pemerintah Provinsi,” bebernya.
Terkait apakah ada kepastian one gate system diberlakukan tahun ini, Danny mengaku bahwa itu sudah ada kepastian. “Cuma menunggu momen yang tepat saja. Kita juga menunggu arahan Pak Bupati,” pungkasnya.
Ketua DPRD KLU Artadi mendorong pemda memberikan kepastian waktu one gate system diberlakukan. Hal ini jelasnya penting agar tidak terus-menerus memberi harapan kepada masyarakat terutama pengusaha lokal seperti KKB. “Kapan itu akan diberlakukan harus jelas supaya tidak bertanya-tanya terus masyarakat ini,” ucapnya.
Artadi menyarankan jika memang one gate system ini sudah diputuskan bersama maka itu harus segera diberlakukan. Sambil jalan kekurangan-kekurangan yang ada itu bisa disempurnakan. Termasuk soal fasilitas-fasilitas di sekitar Pelabuhan Bangsal. (der)
