MATARAM—Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) semakin dekat untuk jenjang pendidikan SMA dan SMK. Terkait itu, Ombudsman RI Perwakilan NTB dipastikan akan turun gunung memantau proses penyelenggaraannya.
“Pelaksanaan PPDB mendatang harus menjadi perhatian kita bersama, apalagi sekarang ada istilah sistem zonasi,” kata Ketua Ombudsman RI Perwakilan NTB, Adhar Hakim, Selasa (20/6).
Momen PPDB tahun ini dinilai lebih berpotensi banyak kecurangan. Terlebih sistem zonasi ini dianggap beda tipis dengan sistem Bina Lingkungan (BL) yang diterapkan di Kota Mataram.
Di lain sisi, Adhar meyakini regulasi yang dikeluarkan Mendikbud RI tersebut cukup bagus. Aturan itu akan lebih menertibkan siswa dan sekolah agar tidak semau-mau menerima siswa atau pendaftar dari luar zonasi.
Baginya, jika aturan ini dijalankan sesuai petunjuk pelaksanaan dan teknis yang ada, diyakini perkembangan pendidikan di masa depan akan semakin baik. “Pada PPDB tahun ini, kami akan lebih soroti sekolah-sekolah yang di favoritkan masyarakat di setiap daerah,” tegasnya.
Aksi turun gunung yang dilakukan pihaknya, jelasnya, lantaran PPDB dianggap sebagai ladang basah yang kerap dimanfaatkan oknum tertentu. Tidak jarang dalam setiap momentum PPDB selalu saja da aksi pungutan liar yang diberlakukan oleh sekolah.
Terpisah, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Kota Mataram sekaligus Kepala SMAN 1 Mataram, H. Lalu Fatwir Udzali mengatakan, pada PPDB tahun ini harus mengikuti juklak dan juknis yang ditentukan dinas terkait. Pihaknya juga sudah mulai menyiapkan beberapa pengunguman keberlangsungan PPDB dengan memasang baliho pengumuman terkait pelaksanaan PPDB.
“Itu kita lakukan kaarena perintah Dikbud dan untuk membuktikan bahwa proses PPDB tahun ini transparan dan bersih,” jelasnya. (cr-rie)
