Oknum Jaksa Nakal Tetap Divonis 3 Tahun Denda Rp 150 Juta

SIDANG: Eka Putra Raharja akan keluar dari pembatas ruang sidang, usai mengikuti persidangan di Pengadilan Tipikor Mataram beberapa waktu lalu. (DOKUMEN/RADAR LOMBOK)

MATARAM – Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) telah memutus perkara milik terdakwa Eka Putra Raharja, jaksa fungsional Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB.

Eka tetap dijatuhi pidana penjara selama 3 tahun dan denda Rp 150 juta dalam perkara pemerasan peserta calon pegawai negeri sipil (CPNS). “Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti pidana penjara selama 3 bulan,” vonis majelis hakim PT Mataram yang diketuai I Wayan Wirjana, dikutip dari laman resmi sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) Pengadilan Negeri (PN) Mataram, Senin (27/11).

Di dalam putusan banding dengan Nomor : 13/PID.TPK/2023/PT MTR, ketua majelis hakim I Wayan dengan hakim anggota Mery Taat Anggarasih dan Mahsan, hanya mengubah putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mataram mengenai kualifikasi tindak pidananya saja.

“Menerima permintaan banding dari terdakwa Eka Putra Raharja dan jaksa penuntut. Mengubah putusan Pengadilan Tipikor pada PN Mataram Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr tanggal 6 Oktober 2023 mengenai kualifikasi tindak pidana,” katanya.

Terdakwa disebut telah melakukan tindak pidana korupsi secara berulang yang dilakukan secara bersama-sama. “Menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi ‘beberapa kali yang dilakukan secara bersama-sama’ sebagaimana dakwaan alternatif kedua jaksa penuntut,” sebutnya.

Dakwaan alternatif kedua itu mengarah ke Pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

“Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan,” ungkap dia.

Majelis hakim dalam putusannya, turut menetapkan barang bukti berupa handphone Samsung Galaksi J7 Pro, satu lembar kartu peserta ujian seleksi CASN 2021 atas nama Nia Anggaraini, satu lembar kuitansi atas nama M Syukur dengan nilai Rp 75 juta, satu lembar kuitansi atas nama Fatimah dengan nilai Rp 50 juta, satu lembar kuitansi atas nama Rusdin senilai Rp 50 juta untuk dikembalikan ke penyidik. “Dikembalikan kepada penyidik Kejati NTB untuk dipergunakan dalam perkara lain,” perintahnya.

Sebelumnya, hakim tingkat pertama yang diketuai Mukhlassuddin menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi ‘yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji.¬† Padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

“Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum,” beber Mukhlassuddin dalam amar putusannya beberapa waktu lalu.

Dengan menyatakan demikian, terdakwa dijatuhi pidana penjara 3 tahun dan denda Rp 150 juta subsider 3 bulan kurungan badan. “Menetapkan barang bukti dari nomor 1-24 dikembalikan ke penyidik Kejati NTB untuk dipergunakan dalam perkara lain,” ucap dia.

Di kasus tersebut, Eka Putra terungkap melakukan pungli terhadap korban saat tes sebagai ASN di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  NTB dan Kejaksaan. Korban berjumlah sembilan orang itu dipungut sejumlah uang dari tahun 2020 hingga 2021 dengan total kerugian sebesar Rp 765 juta dengan janji diloloskan sebagai ASN. (sid)

Komentar Anda