Oknum Dosen Diduga Cabuli Mahasiswi Diberhentikan Sementara

GEDUNG REKTORAT UNRAM (DOK/RADAR LOMBOK)

MATARAM — Oknum Dosen Fakultas Pertanian, AN, yang diduga telah melakukan pelecehan seksual terhadap sejumlah mahasiswi setempat, kini telah diberhentikan sementara sebagai tenaga pendidik. “Sudah diberhentikan sementara,” tegas Ketua Satgas PPKS Unram, Joko Jumadi, Rabu (19/6).

Menurutnya, AN diberhentikan sementara menjadi tenaga pendidik sejak Jumat (14/6) lalu. Tidak hanya sebagai Dosen, namun pihak Unram juga telah mengalihkan bimbingan mahasiswa ke dosen lain, yang semula mahasiswa bimbingan ke AW. “Sudah dialihkan, tidak ada masalah soal bimbingan. Karena untuk bimbingan sudah dialihkan ke Dosen yang lain,” jelas Joko.

Pemberhentian sementara dan pengalihan sebagai Dosen pembimbing tersebut, sebelumnya juga direkomendasikan Satgas PPKS. Hal itu guna keberlangsungan proses mengajar di Unram sendiri, sehingga perkuliahan dan bimbingan tidak akan terganggu. “Keberlanjutan studi mahasiswa menjadi prioritas utama,” tegas Joko.

Disampaikan, proses pemeriksaan kasus tersebut, masih berjalan di Satgas PPKS Unram. Hasil pemeriksaan terhadap korban, dan AW yang dituduh telah melakukan pelecehan seksual enggan dibocorkan. Namun dipastikan pelecehan yang dilakukan AW berupa pelecehan seksual secara fisik dan verbal. “Pelecehan fisik dan verbal. Untuk detailnya tidak bisa disampaikan,” katanya.

Menyinggung kasus dugaan pelecehan seksual tersebut, dibawa ke ranah aparat penegak hukum (APH), Joko tidak bisa memastikan. “Kalau (melapor ke Kepolisian) itu menjadi haknya mereka (mahasiswi yang menjadi korban),” ungkapnya.

Terpisah, AW ketika dikonfirmasi Radar Lombok, enggan memberikan tanggapan terkait kasus yang sedang membelitnya tersebut.

Sementara itu, Pemprov NTB mengecam keras tindakan oknum Dosen Fakultas Pertanian Unram, AN, yang diduga telah melakukan pelecehan seksual kepada sejumlah mahasiswi setempat. Apalagi aksi itu diduga sudah berlangsung bertahun tahun.

“Memang kalau kita lihat miris sebenarnya. Itulah kalau relasi kuasa yang kadang-kadang dilakukan hal-hal yang negatif,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB, Dra Nunung Triningsih, MM kepada Radar Lombok, kemarin.

Menurut Nunung, tampaknya perempuan masih menjadi sasaran yang empuk untuk menjadi korban tindak kekerasan. Dalam kasus ini, dia melihat ada ketimpangan relasi kuasa yang menjadi penyebab terjadinya pelecehan seksual yang dilakukan oknum Dosen Unram.

Dimana korban kekerasan seksual biasanya memiliki kuasa atau kedudukan yang lebih rendah, dibandingkan pelaku kekerasan seksual. Apalagi dalam hal ini pelaku adalah Dosen, sedangkan korban merupakan mahasiswi bimbingannya.

“Kita lihat mahasiswi ini bisa kita bilang sudah dewasa, usia diatas 18 tahun, dan bukan anak-anak lagi. Jadi dia sudah memahami mana yang boleh, dan mana yang tidak boleh buat mereka yang merugikan diri mereka. Cuma disini kembali lagi adanya relasi kuasa, ada yang lebih kuat, ada yang lebih lemah, sehingga masih terjadi (kekerasan seksual pada perempuan, red),” ujarnya menyayangkan.

Diakui, sampai saat ini pihaknya belum menerima pengaduan atau permohonan dari korban maupun pihak kepolisian untuk melakukan pendampingan. Dari informasi yang diterima, kasus ini sedang ditangani oleh Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Unram.

Kendati demikian, DP3AP2KB NTB siap jika diminta untuk mendampingi korban kekerasan yang dilakukan oleh oknum Dosen tersebut. Pihaknya juga sudah menyiapkan Psikolog yang akan melakukan pendampingan untuk para korban. “Ketika dia mengadukan, boleh dia (korban, red) atau siapapun yang meminta untuk pendampingan dari kepolisian atau bagaimana, kita siap mendampingi,” tegas Nunung.

Sejauh ini pihaknya hanya bisa memantau kasus yang menimpa para mahasiswi Unram tersebut. Sebab, belum ada koordinasi atau pengaduan yang dilakukan korban maupun pihak kampus ke pemerintah.

Kalaupun belum ada pengaduan yang masuk ke DP3AP2KB NTB, pihaknya maklum. Karena kasus ini bisa ditangani oleh Satgas di kampus. Namun yang pasti, pemerintah tetap membuka pintu. Pihak kampus dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah untuk menangani kasus perempuan dan anak seperti yang terjadi di lingkungan Unram tersebut. “Kalau meminta pendampingan dari kami, kami siap. Karena memang fungsi kami untuk melakukan pendampingan ketika ada pengaduan,” jelas Nunung.

Pemprov NTB juga mendorong kepada Satgas PPKS di lembaga pendidikan untuk melakukan advokasi dan sosialisasi kepada mahasiswa. Sehingga para mahasiswa ini berani berkata tidak, serta berbicara lantang, ketika ada hal-hal buruk yang menimpa mereka di lingkungan kampus. Pun Pemprov mengimbau kepada mahasiswa untuk segera melapor apabila mendapatkan perlakukan yang tidak senonoh. “Itu merupakan tugas dari Satgas,” tegasnya.

Demi mencegah terjadinya kasus kekerasan perempuan dan anak di NTB, pihak DP3AP2KB juga menyediakan layanan pengaduan bagi warga atau perempuan dan anak yang ingin Curhat maupun sekedar berbagi perasaannya.

“Kita terbuka, apakah yang bersangkutan mau melaporkan melalui WA (WhatsApp) Sapa 129, atau datang ke kantor, kami siap. Ada ruang, yang penting kesediaan dari yang bersangkutan untuk Curhat atau melaporkan kejadian,” ujar Nunung. (rat/sid)

Komentar Anda