Oknum BPN Diduga Pungli Penerbitan Sertifikat Prona

SELONG—Puluhan warga Tanjung Luar, Keruak, Lombok Timur (Lotim), Rabu kemarin (20/7) melakukan aksi demo di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lotim. Aksi demo itu sebagai bentuk protes warga terkait dugaan pungutan liar (Pungli) penerbitan sertifikat lahan Prona. Perbuatan itu disinyalir dilakukan oleh oknum di BPN, termasuk aparat desa setempat.

Dalam penerbitan sertifikat Prona itu, setiap warga dipungut biaya oleh aparat desa. Besaran pungutan beragam, mulai dari Rp. 500 ribu sampai Rp. 1,5 juta. Itu dilakukan tanpa ada bukti kwitansi. Padahal dalam ketentuan, proses penerbitan sertifikat Prona, warga dibebasakan dari segala bentuk biaya apapun. Namun nyatanya, praktek Pungli masih dilakukan.

“Ada apa dengan BPN? Kenapa kepercayaan masyarakat ini dirusak oleh oknum-oknum yang hanya mencari kepentingan sesaat,” kesal Taufik, mewakili protes warga.

Praktek dugaan Pungli yang dilakukan oknum BPN dan aparat desa, mereka mengatasnamakan Perdes dan Perda. Ini jelas sebagai bentuk pembohongan publik. Sehingga apa yang dilakukan oknum tersebut tak jauh bedanya seperti maling dan perampok. “Itu yang harus dijerat hukum,” desaknya.

Untuk itu, aparat penegak hukum didesak agar mengusut tuntas dugaan Pungli ini.  Jika semua terbukti, maka ini sudah jelas ada kejahatan sistematis yang dilakukan oknum di BPN dan aparat desa. “Ini sudah jelas ada mufakat jahat,” tudingnya.

Selain itu, dia juga mempertanyakan keberadan sertifikat yang dibuat warga. Meski sertifikat sudah sampai setahun lebih diajukan, namun sampai saat ini tak kunjung diterbitkan. Bahkan yang lebih parah, ditemukan adanya sertikat yang diterbitkan tanpa ditandatangani. “Sertifikat itu ditemukan di Kantor Kepala Desa Tanjung Luar,” jelasnya.

BACA JUGA :  Pembekalan Siswa Terkendala Aturan Pungli

Ungkapan sama juga dilontarkan Eko Rahady, yang meminta agar praktik Pungli yang diduga dilakukan pihak BPN dan oknum pejabat desa segera dihentikan. Selain itu, ia juga mempertanyakan keberadaan sertifikat Prona yang sampai saat ini belum dikeluarkan.

Bahkan ia juga mempersoalkan pelayanan BPN yang dianggap terlalu lamban menebitkan sertifikat yang diajukan warga. Meski segala bentuk biaya sudah dikeluarkan, namun sertifikat tersebut tak kunjung terbit hingga bertahun-tahun. “Ini pengalaman saya juga. Sudah saya keluarkan biaya, tapi sertifikat belum diterbitkan,” kesalnya.

Aksi demo warga ini mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Warga mendesak bisa bertemu dengan pihak BPN, yang akhirnya permintaan itu direspon BPN. Mereka pun menerima perwakilan warga untuk menyampaikan apa yang menjadi protes mereka.

Kasi Pengukuran BPN Lotim, Burhanuddin mengaku untuk tahun 2015 pelayanan penerbitan  sertfikat Prona targetnya mencapai 3 ribu lebih sertifikat di semua desa di Lotim. Dari jumlah itu, yang belum tuntas masih sekitar 500-an lebih. Ini disebabkan karena Kepala BPN sebelumnya tersandung kasus hukum. Hal tersebut menyebabkan sebagian sertifikat belum tuntas ditanda tangani. “Tapi sekarang sudah ada PLT kepala BPN,” terangnya.

BPN sendiri lanjutnya, sama sekali tidak ada niat untuk memperlambat proses penerbitan sertfikat Prona ini. Dan mereka juga ogah dianggap saling lempar tanggung jawab dengan pihak aparat desa. Sebagian sertifikat yang belum diterbitkan itu disebabkan karena berkasnya masih sedang dilengkapi. “Makanya target kami satu bulan kedepan sudah tuntas,” janjinya. (lie)