GIRI MENANG – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB berkomitmen untuk terus mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam mendorong penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta meningkatkan akses keuangan masyarakat.
“OJK di daerah memiliki fungsi untuk menjaga stabilitas sektor keuangan serta memberikan pelindungan kepada konsumen dan masyarakat, sehingga diperlukan sinergi yang kuat antara OJK dengan Pemerintah Daerah,” kata Kepala OJK Provinsi NTB Rudi Sulistyo pada pertemuan dengan Bupati Lombok Barat H Lalu Ahmad Zaini dan Wakil Bupati Lombok Barat Hj Nurul Adha, Senin (24/3).
Dikatakan Rudi, bahwa koordinasi OJK dengan Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam mendorong penguatan BUMD di sektor keuangan, sehingga lebih berperan dalam pengembangan ekonomi daerah. OJK juga mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Lebih lanjut, Rudi memaparkan penguatan sinergi tersebut juga ditujukan untuk pendalaman akses keuangan di Lombok Barat, antara lain melalui kolaborasi proaktif peningkatan literasi dan inklusi keuangan. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK), indeks literasi dan inklusi keuangan nasional tahun 2023 masing-masing sebesar 65,43 persen dan 75,02 persen.
“Tingkat kemiskinan di daerah berkorelasi dengan terbatasnya akses keuangan masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan inovasi penguatan dan pendalaman akses keuangan, diantaranya melalui sinergi para pihak dalam wadah TPAKD (Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah),” kata Rudi.
Sementara itu, Bupati Lombok Barat H Lalu Ahmad Zaini menyampaikan apresiasi atas dukungan OJK dalam penguatan BUMD sektor keuangan di Lombok Barat, dalam hal ini BPR NTB.
“BPR harus menjaga performance, dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ucap Lalu Zaini yang akrab disapa LAZ.
Bupati LAZ menjabarkan potensi komoditas unggulan seperti buah manggis, serta potensi pengembangan ekonomi di wilayah Sekotong. Ia juga mengakui jika di Lombok Barat masih banyak masyarakat yang masuk dalam kategori non-bankable dan terjerat rentenir. Untuk itu digagas program Modal Usaha Tanpa Bunga, dan selaras dengan tematik program TPAKD Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR).
Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan MoU antara Bupati Lombok Barat LAZ dan Direktur Utama PT BPR NTB Ketut Sudharmana terkait program Modal Usaha Tanpa Bunga di Kantor Bupati Lombok Barat. Program tersebut diharapkan mampu membebaskan masyarakat pelaku usaha mikro kecil dari jerat rentenir, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Lombok Barat. (bl3)
