OJK Tingkatkan Literasi Keuangan Santri Ponpes

OJK Tingkatkan Literasi Keuangan Santri Ponpes
INKLUSI KEUANGAN: Kepala OJK NTB, Farid Faletehan, dan Pengasuh Ponpes NW Pancor, bersama pimpinan industri keuangan di NTB ketika acara edukasi inklusi keuangan bagi kalangan santri, Sabtu (11/11). (LUKMAN HAKIM/RADAR LOMBOK)

SELONG–Meningkatkan literasi keuangan masyarakat NTB, pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB, dengan menggandeng 15 industri jasa keuangan yang ada di NTB, Sabtu (11/11), memberikan edukasi kapada para santri Pondok Pesantren (Ponpes) NW Pancor, agar mereka lebih mengenal produk industri keuangan.

Kegiatan yang berlangsung di Kompleks Ponpes NW Pancor itu dihadiri ratusan santri yang berasal dari Universitas Hamzanwadi Selong, dan santri MTs dan MA, serta IAIH NW Pancor.

Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Dr. H. Rosiadi Sayuti mengatakan, tingkat literasi keuangan masyarakat memiliki kaitan erat terhadap angka kemiskinan. Semakin rendah tingkat literasi (pemahaman) masyarakat tentang produk keuangan, maka angka kemiskinan suatu daerah akan semakin tinggi pula.

BACA JUGA :  Saham Pemprov NTB di Askrida Hanya Rp 200 Juta

“Literasi keuangan ini berkaitan erat dengan kemiskinan. Karena itu, masyarakat harus bisa mengetahui dan memanfaatkan produk layanan jasa keuangan,” kata Rosiadi dihadapan ratusan mahasiswa dan santri di lingkup Ponpes NW Pancor.

Dikatakan, pentingnya literasi keuangan dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), maka sudah semestinya mahasiswa dan santri menjadi ujung tombak dalam melanjutnya edukasi serta pemahaman kepada keluarga dan lingkungan mereka.

Selain itu, tentunya juga mahasiswa dan santri harus menggunakan produk jasa keuangan yang sesuai dengan keinginan mereka. “Mahasiswa dan santri menjadi keharusan menggunakan jasa industri keuangan. Termasuk memiliki rekening bank dalam setiap transaksi keuangan,” ujarnya.

Sementara Kepala OJK Provinsi NTB, Farid Faletehan mengajak mahasiswa dan santri di Ponpes NW Pancor untuk lebih memahami dan mengetahui produk layanan jasa keuangan. Sehingga para santri dan mahasiswa akan semakin tertarik untuk memanfaatkan produk industri keuangan tersebut. “ Kami ingin mengajak semua untuk ikut belajar memahami tentang produk industri keuangan, dan memanfaatkan produk layanan jasa keuangan,” kata Farid.

BACA JUGA :  Penukaran Uang di NTB Tembus Rp 2,03 Triliun

Menurut Farid, santri memiliki peran penting dalam meningatkan literasi keuangan di Provinsi NTB. Sebagai SDM yang terdidik dan memahami tentang produk layanan jasa keuangan, maka nantinya menjadi penyambung informasi kepada masyrakat lebih luas, baik itu di lingkungan keluarga, tetangga, lingkungan dan masyarakat umum yang lebih luas.

Karena itu, santri sudah semestinya memahami tentang berbagai produk layanan jasa industri keuangan, mulai dari program menabung dengan membuka rekening di perbankan, hingga memanfaatkan jasa asuransi sampai mengetahui pasar modal.terlebih lagi untuk layan berbagai produk jasa keuangan , tidak hanya konvensional tapi juga sudah banyak yang menyediakan layanan prinsip syariah.

“Santri harus memahami produk keuangan. Dari hasil survey, semakin memahami produk keuangan, maka kesejahteraan masyarakat itu akan semakin baik,” jelasnya.

Lebih lanjut Farid mengatakan, Provinsi NTB masih jauh tertinggal dalam pemahaman masyarakat terkait literasi keuangan. Bahkan, posisi Provinsi NTB untuk literasi keuangan secara nasional berada di urutan nomor 2 setelah Papu Barat, yakni hanya 21,4 persen. “Literasi keuangan masyarakat NTB baru 21,4 persen,” sebut Farid.

BACA JUGA :  BMPD NTB Bagikan 500 Paket Berbuka di IC

Kondisi literasi keuangan untuk wilayah Bali Nusra (Bali, NTB dan NTT) masih berada dibawah angka 40 persen. Dari tiga Provinsi tersebut, Bali tingkat literasi keuangannya diangka 37,4 persen, Provinsi NTT diangka 28,0 persen dan NTB justru masih dibawah dua Provinsi tersebut, yakni hanya berada di angka 21,4 persen.

Berbeda dengan kondisi inklusi keuangan, justru Provinsi NTB berada di atas NTT, diangka 63,3 persen. Untuk Provinsi Bali diangka 76,0 persen dan NTT diangka 62,2 persen. Inklusi keuangan di Provinsi NTB tak berbanding lurus dengan kondisi literasi keuangan yang justru masih rendah.

Rendahnya literasi keuangan disebabkan pemahaman masyarakat yang masih rendah tentang produk industri jasa keuangan. Minimnya pemahaman masyarakat akan industri jasa keuangan, menjadi salah satu penyebab banyaknya berbagai pihak tertipu penawaran investasi bodong. “Literasi keuangan ini berkaitan erat dengan masalah pengetahuan tentang pemahaman masalah investasi yang benar,” jelasnya.

Terlebih lagi sekarang ini banyak sekali berbagai macam penawaran investasi oleh perusahaan kepada masyarakat. Hanya saja, perusahaan investasi ini tidak sedikit pula yang menawarkan keuntungan tidak realistis, dan lebih kepada melakukan pembohongan, yang ujungnya penipuan. “Semakin bagus tingkat literasi keuangan suatu daerah, maka bahaya investasi bodong bisa diminimalisir,” jelasnya.

Untuk meningkatkan literasi keuangan, OJK akan gencar melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat berbagai elemen. OJK juga mulai menyasar kalangan pelajar berbagai jenjang, dengan cara menggelar lomba cerdas cermat industrikeuangan kepada pelajar di semua jenjang pendidikan.

BACA JUGA :  ITDC Fokus Peran Ekonomi dan Sosial Masyarakat

Untuk tingkat literasi keuangan secara nasional tahun 2016 diangka 29,7 persen. Sedangkan untuk inklusi keuangan hingga akhir tahun 2016 sampai akhir tahun 2016 mencapai 67,8 persen. Dimana target literasi dan inklusi keuangan secara nasional di akhir tahun 2019 mencapai 75 persen. “Untuk mengejar literasi dan inklusi keuangan hingga 2019 sebesar 75 persen, OJK akan genjot berbagai edukasi kepada masyarakat,” pungkasnya. (luk)