MATARAM – Masyarakat kelompok penyandang disabilitas atau difabel di Provinsi Nusa Tenggara Barat jumlahnya tidak sedikit. Hanya saja penyandang difabel di NTB masih kurang mendapatkan layanan maksimal dalam mendapatkan pemahaman dan pengetahuan terkait layanan industri keuangan. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai tahun 2022 ini mulai mengintensifkan edukasi dan literasi menyasar masyarakat difabel.
OJK Pusat mulai tahun 2022 memprogramkan menggencarkan edukasi dan sosialisasi layanan keuangan menyasar masyarakat difabel. Mulai dari literasi keuangan terkait menabung, memanfaatkan uang mereka untuk kegiatan produktif, investasi dan juga menyasar program sosial bagi penyandang disabilitas atau difabel.
“Tahun ini OJK akan mengintensifkan memberikan edukasi dan literasi keuangan bagi kaum difabel,” kata Kepala OJK Provinsi NTB Rico Rinaldy, kemarin.
Rico mengatakan untuk kegiatan edukasi dan literasi keuangan bagi kaum difabel di NTB, OJK NTB akan menggandeng komunitas Himpunan Wanita Difabel Indonesia (HWDI) NTB, lembaga pendidikan yang memiliki peserta didik difabel, seperti SLB, sekolah umum dan juga Panti Asuhan yang membina anak-anak kelompok penyandang difabel.
Bahkan, lanjut Rico nantinya OJK juga akan berkoordinasi dengan lembaga keuangan, baik itu perbankan, pembiayaan maupun asuransi dan lainnya agar bagaimana caranya mengakomodir penyandang difabel bisa diberikan kesempatan serta peluang untuk bekerja di lembaga tersebut. Begitu juga untuk lembaga perbankan memperluas akses keuangan kepada kelompok penyandang difabel. Termasuk dalam mempermudah layanan keuangan kelompok difabel, seperti akses mesin ATM yang ramah dengan difabel, serta ruang layanan kasir ramah kelompok difabel.
“OJK juga nantinya bisa mendorong ke perbankan bisa merektrut pegawai dari penyandang difabel,sesuai dengan pos apa yang bisa mereka kerjakan,” ucap Rico.
Selain menyasar literasi kepada kelompok penyandang difabel, Rico menyebut OJK NTB juga akan semakin menggencarkan edukasi dan literasi keuangan yang lebih inklusif bagi ibu –ibu rumah tangga. Hal tersebut untuk memangkas lingkaran mata rantai rentenir yang selama ini memiskin ibu-ibu rumah tangga dengan bunga kredit yang tinggi.
Terlebih lagi, sudah ada pembiayaan diluncurkan OJK NTB dan Pemprov NTB bersama sejumlah perbankan dalam program Mawar Emas (Melawan Rentenir Berbasis Masjid) yang merupakan pembiayaan tanpa bunga atau margin dengan nominal pinjaman Rp 1 juta untuk ibu-ibu jamaah masjid dengan prinsip syariah. Program Mawar Emas ini dikelola langsung oleh takmir masjid yang sudah dilatih oleh OJK dan lembaga perbankan untuk mengelola lembaga Mawar Emas di setiap masjid.
“Kita ingin mendukung literasi keuangan yang inklusif bagi masyarakat NTB,” kata Rico. (luk)
