MATARAM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama industri jasa keuangan terus menggencarkan edukasi keuangan ke masyarakat di pedesaan. Hal itu sebagai salah satu upaya dilakukan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan bagi masyarakat yang Tingkat di pelosok pedesaan.
“Kami akan terus gencarkan sosialisasi dan edukasi keuangan kepada masyarakat hingga di pelosok pedesaan dengan melibatkan industri jasa keuangan dan juga bersama Tim Percepatan Akses Keuangan (TPAKD) Provinsi dan juga kabupaten/kota,” kata Kepala OJK Provinsi NTB, Rudi Sulistyo saat menggelar media breafing yang juga dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi NTB Berry Arifsyah Harahap, Kepala DJP Nusa Tenggara Samingun, Kepala Kanwil DJPb NTB Ratih Hapsari dan Kepala Divisi ELP, Humas dan Hublem Kantor Perwakilan LPS II Fitri Rosi Septiana, Rabu (14/8).
Kepala OJK Provinsi NTB, Rudi Sulistyo menyebutkan bahwa berdasarkan hasil survey literasi dan inklusi keuangan didapatkan, indeks literasi keuangan secara nasional 65,43 persen. Sementara indeks inklusi sebesar 72,02 persen. Literasi keuangan mencakup pengetahuan tentang lembaga – lembaga keuangan, baik itu perbankan maupun non perbankan. Sementara inklusi keuangan terkait akses masyarakat kepada lembaga-lembaga keuangan.
Selain itu, berdasarkan indeks literasi keuangan dan inklusi keuangan, menurut jenis Lembaga jasa keuangan, di mana untuk keuangan konvensional mencapai 65,08 persen dan inklusi keuangan konvensional mencapai 73,55 persen.
“Adapun untuk indek literasi dan inklusi keuangan syariah kita terbilang masih rendah. Di mana angka untuk inklusi keuangan syariah baru di angka 12,88 persen dan literasi 39,11 persen. Butuh Upaya keras untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah di Tengah masyarakat,” kata Rudi
Menurut Rudi, segmen masyarakat yang memiliki tingkat literasi dan inklusi keuangan yang lebih rendah dibandingkan tingkat berdasarkan SNLIK 2024, yaitu masyarakat pedesaan, untuk kelompok umur 15-17 tahun dan 51-79 tahun. tamatan SD sederjat ke bawah. Tidak/belum bekerja, pelajar/mahasiswa, petani/peternak/pekebun/nelayan, dan pekerja selain pegawai/profesional/pengusaha/wiraswasta/pensiunan/purnawirawan.
Karena itu, kata Rudi, OJK NTB bersama IJK dan TPAKD akan fokuskan untuk edukasi dan sosialisasi keuangan kepada masyarakat di pedesaan dan kelompok masyarakat yang tingkat literasi dan inklusi keuangannya masih rendah.
Sejumlah program untuk edukasi masyarakat telah dibuat dan dilaksanakan OJK NTB berkolaborasi dengan IJK dan pemerintah daerah. Seperti Ngeraos Solah (Ngobrol Literasi Keuangan) telah diikuti perangkat desa dari 152 desa dan 30 kecamatan di 5 kabupaten/kota. Selain itu ada juga peluasan akses keuangan melalui kredit/pembiayaan melawan rentenir melalui program Lotim Berkembang yang realisasinya sudah mencapai Rp183,66 miliar dengan 13.563 nasabah.
Selanjutnya ada program Mawar Emas, kredit bergulir berbasis masjid yang realisasinya sudah mencapai Rp3,754 miliar dengan sasaran 3.575 nasabah dan program penyaluran kredit melawan rentenir di Kota Mataram, yaitu program Harum Berseri yang realisasinya sudah Rp98 juta dengan sasaran 98 nasabah.
“Hingga 9 Agustus 2024, OJK NTB telah menyelenggarakan 68 edukasi keuangan yang diikuti 9.950 orang, tersebar di 10 kabupaten/kota,” kata Rudi. (luk)
