MATARAM–Pemahaman masyarakat di NTB untuk melek industri keuangan masih tergolong rendah. Karena itu, pihak Otritas Jasa Keuangan (OJK) NTB terus menggenjot pemahaman masyarakat akan pentingnya industri keuangan dalam meningkatkan kesejahteraan perekonomian.
OJK NTB sendiri mulai membidik kalangan pelajar untuk melek industri keuangan, sebagai salah satu upaya meningkatkan inklusi keuangan. Untuk itu, OJK NTB menggandeng Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, menggelar cerdas cermat inklusi keuangan untuk pelajar tingkat SMA.
“Tingkat literasi keuangan masyarakat di NTB masih tergolong rendah. Karena itu, pelajar menjadi salah satu pintu masuk untuk melek inklusi keuangan di NTB,” kata Kepala OJK NTB, Yusri, Sabtu (19/8).
Pelaksanaan cerdas cermat di kalangan pelajar SMA tersebut, sebagai salah satu langkah konkrit OJK untuk mendorong dan meningatkan pemahaman masyarakat melalui pelajar, akan peran penting industri keuangan dalam pertumbuhan ekonomi dan juga menekan jumlah penduduk miskin.
Yusri mengatakan, peran strategis OJK dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di tengah masyarakat sebagai salah satu indikator kemajuan suatu daerah dan kesejahteraan masyarakat. Karena dengan akses keuangan yang merata hingga pelosok perkampungan, akan mampu menekan maraknya perilaku rentenir di tengah masyarakat.
Hal ini telah dijabarkan dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), dimana pemahaman terhadap produk dan layanan industri jasa keuangan harus ditanamkan sejak dini. Karena sejalan dengan tingkat kemakmuran masyarakat. “Materi terkait pengenalan layanan industri jasa keuangan telah masuk dalam kurikulum sekolah, baik untuk jenjang SD hingga perguruan tinggi (PT),” jelansya.
Upaya meningkatkan literasi keuangan inklusi secara nasional, termasuk di dalamnya Provinsi NTB, OJK telah meluncurkan sejumlah program. Seperti layanan perbankan tanpa kantor atau lebih dikenal dengan sebutan Laku Pandai. Selain itu ada juga layanan perbankan berbasis informasi teknologi, yakni financial teknologi (FinTech) yang kini sudah mulai diterapkan di berbagai daerah di Indonesia, utamanya di daerah perkotaan.
Dikatakan, jangkauan layanan kantor perbankan selama ini masih sangat terbatas, yang hanya berada dan melayani di pusat perkotaan. Sementara masyarakat itu tidak hanya berada di pusat perkotaan, melainkan menyebar dan bahkan cukup padat di pelosok pedesaan. Hanya saja, jangkauan lembaga perbankan masih sulit menjangkau masyarakat yang ada di pedesaan.
Karena itu, kata Yusri, melihat persoalan mendasar terkait layanan industri keuangan di masyarakat pedesaan. OJK kemudian mengeluarkan kebijakan untuk menerapkan Layanan Keuangan Tanpa Kantor (Laku Pandai), yang nantinya bisa diakses secara merata oleh masyrakat di pelosok pedesaan.
“Laku Pandai ini, perbankan tidak perlu membuka kantor. Tapi cukup menunjuk agen yang bisa melayani masyarakat di pelosok pedesaan. Sehingga Laku Pandai ini bisa mendongkrak inklusi keuangan bagi masyarakat di pelosok pedesaan,” kata Yusri. (luk)
