MATARAM–Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB, Yusri mencatat perkembangan industri keuangan, dalam hal ini perbankan di Provinsi NTB, kurun waktu lima tahun ini cukup membanggakan. Baik itu pertumbuhan asset, penyaluran kredit, dan juga penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) yang melampaui diatas 100 persen.
“Kinerja industri keuangan di NTB cukup bagus progresnya selama kurun 4,5 tahun hingga semester I tahun 2017 ini,” kata Yusri dihadapan puluhan kepala perbankan dan industri keuangan lainnya, dalam kegiatan perpisahan mengakhiri masa tugasnya sebagai Kepala OJK NTB, Selasa kemarin (29/8).
Hanya saja, pertumbuhan aset dan lainnya yang begitu membanggakan, lanjut Yusri, tidak berbanding lurus dengan keberpihakan terhadap penyaluran kredit di sektor produktif, dalam hal ini kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
“Kinerja perbankan selama ini cukup bagus. Hanya yang menjadi catatan saya selama bertugas di OJK NTB, perbankan belum mampu keluar dari perangkap porsi kredit konsumtif yang masih besar,” kata Yusri.
Karena itu Yusri mendorong industri perbankan untuk lebih memperbesar porsi alokasi kredit produktif bagi pelaku UMKM. Pihaknya menginginkan industri keuangan bisa memperbesar porsi penyaluran kredit UMKM diatas 70 persen. Hal tersebut sebagai langkah nyata industri perbankan dalam ikut membangun dan menumbuhkan perekonomian masyarakat.
Dengan porsi pembiayaan sektor produktif lebih besar, maka akan berdampak terhadap peningkatan daya beli masyarakat. Dengan demikian, ekonomi semakin membaik dan tentunya akan berdampak juga terhadap industri perbankan, jika ekonomi masyarakat menengah ke bawah ini tumbuh, dan daya beli meningkat. Selain juga berdampak terhadap penyaluran kredit, penghimpunan DPK dan ujungnya terhadap laba yang didapatkan industri keuangan.
Yusri menyebut, porsi kredit produktif selama ini masih dibawah 50 persen. Padahal semestinya penyaluran kredit di sektor produktif bisa lebih besar dari konsumtif. Karena itu, industri keuangan sudah waktunya memikirkan untuk lebih memperbesar porsi kredit produktif, karena itu akan memberi multiplayer efek, kesejahteraan, ekonomi, dan gini ratio semakin membaik.
“Ini catatan bersama untuk berperan terhadap pelaku UMKM, yang tercermin dari kredit produktif. Paling tidak bisa tembus minimal 70 persen porsi kredit produktif,” harapnya.
Yusri mencatat pertumbuhan industri perbankan kurun waktu 4,5 tahun terhitung dari tahun 2013 hingga semester I tahun 2017 ini cukup positip untuk asset. Dimana posisi asset perbankan di NTB pada tahun 2013 sebesar Rp 20 triliun, naik menjadi Rp 40 triliun di posisi Juni 2107. Begitu juga dengan penyaluran kredit pada tahun 2013 sebesar Rp 16 triliun, sementara di posisi Juni tahun 2017 sudah diangka Rp 32 triliun.
Sementara untuk rasio kredit bermasalah, cenderung lebih terjaga dalam level aman dibawah rata-rata non performing loan (NPL) perbankan nasional. Dimana NPL untuk NTB di tahun 2013 sebesar 1,08 persen dan di posisi Juni 2017 sebesar 2,08 persen. Angka NPL tersebut masih tergolong aman, masih dibawah ambang batas NPL nasional 5 persen.
“Kinerja dari semua lini industri perbankan di NTB dalam kurun waktu 4,5 tahun cukup bagus. Yang jadi catatan itu porsi kredit produktif perlu digenjot untuk menghidupkan perekonomian masyarakat di NTB,” imbuhnya. (luk)
