Nurul Adha Terima Aduan Terkait JPS Mantap

F-RESES: Hj. Nurul Adha, anggota DPRD Lombok Barat, saat reses bersama anggota DPRD Provinsi NTB Dapil Lobar-KLU di Desa Kediri Selatan Kecamatan Kediri, Kamis (14/5).

GIRI MENANG- Wakil Ketua DPRD Lombok Barat Hj. Nurul Adha menerima banyak pengaduan terkait penyaluran bantuan Sembako Jaring Pengaman Sosial (JPS) Mantap Pemkab Lombok Barat, baik menyangkut data penerima yang masih amburadul, maupun menyangkut kualitas Sembako yang diterima warga. Aduan warga ini mengemuka saat Nurul Adha menggelar kegiatan reses di Desa Kediri Selatan Kecamatan Kediri, Kamis (14/5).

Saat sesi dialog, warga menyampaikan kondisi di lapangan terkait dengan data penerima JPS, baik JPS Mantap yang disalurkan Pemkab Lombok Barat, maupun JPS Gemilang yang disalurkan oleh Pemprov NTB. Tidak hanya soal data penerima, warga juga mempertanyakan isi paket Sembako yang berbeda-beda diterima warga.

Menanggapi pengaduan  ini, politisi PKS ini tidak menampik ada banyak kekurangan dalam penyaluran Sembako.”Ini harus menjadi perhatian dan harus dievaluasi oleh Dinas Sosial, kami di DPRD Lobar banyak sekali mendapatkan pengaduan bahkan hujatan juga karena keberadaan data,” ungkapnya saat ditemui.

Ia berharap agar ada perbaikan data yang dilakukan oleh instansi terkait. Ia juga mengingatkan agar Pemkab bekerja lebih keras lagi melakukan verifikasi dan sinkronisasi data karena jenis bantuan yang banyak sehingga perlu data yang tepat agar tidak tumpang-tindih.” JPS Mantap tahap pertama banyak ditemukan komplain dan ini harus dilakukan perbaikan untuk penyaluran tahap keduanya,” pintanya.

Soal kualitas barang yang diterima, seperti kondisi telur yang  banyak tidak layak, kondisi ini diharapkan bisa dipahami. Karena katanya, mungkin pihak BUMDes terlalu awal melakukan pemesanan barang, dan setelah barang datang, ternyata masih ada kendala sehingga tidak bisa disalurkan langsung dan menyebabkan telur menjadi busuk karena terlalu lama disimpan.”Hal ini tidak boleh lagi terjadi pada penyaluran tahap kedua,” ungkapnya.

Dari 1.800 Kepala Keluarga (KK) di Desa Kediri Selatan, baru sekitar 1.400 KK yang bisa ter-cover bantuan. Diharapkan sisa yang 400 ini kondisi kehidupan masyarakat memang lebih baik atau ekonomi cukup di tengah Covid-19 ini.”Tetapi kalau terdampak, berarti harus dilakukan komunikasi agar bisa diakomodir oleh pemerintah,” imbuhnya.

Semua pihak harus aktif melakukan komunikasi, mulai dari kepala desa harus aktif komunikasi dengan Dinas Sosial agar setiap ada ada kekurangan bisa dilakukan perbaikan.” Kami minta Dinas Sosial segera mempersiapkan tim datanya, jangan sampai kartu sudah dicetak, malah ada dobel cetak, harus dilakukan evaluasi secara menyeluruh agar tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama,” ungkapnya.(ami)