Nursiah Makin Menguat Pimpin Golkar Loteng

M. Nursiah (DOK/RADAR LOMBOK)

MATARAM–Dukungan bagi Wakil Bupati Lombok Tengah (Loteng) Nursiah untuk memimpin DPD Partai Golkar Loteng makin menguat.

Politisi Golkar NTB Misbach Mulyadi mendukung Nursiah sebagai Ketua DPD Golkar Loteng di Musda April atau Mei mendatang. “Secara pribadi saya mendukung beliau (Nursiah.red) sebagai ketua DPD Golkar Loteng,” kata Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD NTB, kemarin.

Menurutnya, pernyataan diri mendukung Nursiah bersifat pribadi. Meski disadari dirinya tidak memiliki hak suara di Musda Golkar Loteng tersebut. Nursiah sendiri dipastikan sudah mengantongi Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Golkar NTB. KTA itu diterbitkan DPP kepada Nursiah sebagai syarat atas dukungan pencalonan di Pilkada Loteng 2020 lalu. “Beliau sudah ada KTA Golkar,” imbuhnya.

BACA JUGA :  Kali ini Morry Hanafi Jajal PKB

Bukan tanpa alasan dirinya memberikan dukungan ke Nursiah. Dengan posisi sebagai Wakil Bupati Loteng, menjadi potensi baginya untuk bisa mendukuki kursi Ketua Golkar Loteng. Sebab itu, kendati dirinya tidak memiliki hak suara di Musda, namun dia menegaskan akan menggalang dukungan para pemilik suara agar dukung Wakil Bupati Loteng sebagai Ketua Golkar Loteng. “Saya akan galang dukungan untuk beliau,” terangnya.

Terkait salah satu persyaratan calon ketua DPD Golkar kabupaten/kota harus pernah menjadi pengurus partai minimal lima tahun. Menurutnya, itu bukan menjadi hambatan bagi Nursiah. Pasalnya, sangat terbuka kemungkinan ketum DPP menerbitkan diskresi bagi pencalonan Nursiah di Musda. “Kan ada diskresi ketum di situ,” lugasnya.

BACA JUGA :  Dukungan Gerindra ke Ahyar Abduh Final

Sebelumnya, Ketua DPD Golkar NTB Mohan Roliskana mengakui Musda DPD II Golkar kabupaten kota direncanakan akhir April atau awal Mei mendatang sesuai peraturan organisasi (PO). “Tapi tanggal belum kita tentukan,” ungkapnya.

Musda DPD II ini lanjutnya, diharapkan tetap mengedepankan musyawarah mufakat dari para pemilik suara. Adapun para pemilik suara di Musda DPD II yakni DPP, DPD I, DPD II, ormas pendiri dan didirikan dan PAC kecamatan. “Kita minta musyawarah mufakat atau aklamasi,” ucapnya. (yan)