MATARAM – Dua tahun berjalan, Program NTB Zero Waste yang dicanangkan Pemprov NTB sejak Desember 2018, dinilai belum menampakkan hasil yang maksimal. Walhi NTB menilai, Pemerintah Provinsi NTB terkesan masih berjalan sendirian tanpa koordinasi dengan Pemda kabupaten/kota. Hal ini membuat program berjalan lamban, meski dengan dukungan anggaran yang besar.
“Kita lihat, nggak usah jauh-jauh, di Kota Mataram saja masih banyak tumpukan sampah di beberapa sudut kota. Ini menunjukan program zero waste tidak bersinergi dengan pemerintah Kabupaten dan Kota,” kata Eksekutif Daerah WALHI NTB, Murdani, Rabu (10/2).
NTB Zero Waste dicanangkan Pemprov NTB bertepatan dengan HUT NTB 17 Desember 2018. Memasuki dua tahun program NTB Zero, Walhi melihat masih banyak yang keliru dalam implementasi di lapangan. Hal ini ditemukan Walhi NTB saat menurunkan tim untuk melihat sejumlah fakta-fakta di lapangan terkait progres program Zero Waste.
Menurut Murdani, hingga saat ini Pemprov NTB masih berperan langsung dan terkesan mengambil peran bupati/wali kota, terutama dalam hal pembinaan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan. Pemprov harusnya bukan mengambil alih peran bupati atau wali kota untuk pembinaan ke masyarakat. Karena tentu tidak mungkin bisa menjangkau semua desa atau kelurahan se NTB. Sementara para bupati dan wali kota, selama ini hanya diajak kerja sama di atas wacana saja, tidak pada aplikasi dan implementasinya.
Ia mengatakan, seharusnya pascapeluncuran NTB Zero Waste, Pemprov membantu kabupaten/kota untuk membuat regulasi dan melengkapi regulasi yang masih kurang dan membuat sinergi dan bagi peran antara provinsi dan kabupaten/kota. Akibat kurang koordinasi, sejumlah kelompok binaan Zero Waste saat ini terkesan mangkrak dan jalan di tempat.
Murdani mencontohkan, salah satunya adalah pengelolaan sampah organik menjadi magot atau pakan ternak, di Desa Lingsar, Lombok Barat. Terkesan setengah hati, karena sampah minim dikelola yang per hari hanya bisa 500-800 kg sampah yang dapat dikelola dan jauh dari harapan.Belum lagi, tenaga kerjanya hanya 8 orang dengan minim perhatian akan kesehatan mereka dalam mengelola sampah di Desa Lingsar, lokasinya persis di depan SMP 1 Lingsar, Lombok Barat.
“Program NTB Zero Waste hanya akan menjadi program pencitraan, bila secara implementasi tak dilakukan berkolaborasi dan bersinergi dengan pemda kabupaten/kota,” ucap Murdani.
Menurut Murdani, dalam program NTB Zero Waste peran Pemerintah Provinsi pada dasarnya harus diperkuat dalam hal menetapkan kebijakan pengelolaan sampah sebagai pedoman bagi daerah kabupaten/kota, melakukan koordinasi pengelolaan sampah, mengawasi kinerja pengelolaan sampah, serta melakukan pengelolaan sampah di luar kewenangan kabuptan/kota, yakni sampah pesisir dan laut.
“Harusnya ini yang diperkuat. Bukan malah berjalan sendiri, yang punya wilayah dan masyarakat serta sampahnya kan ada di kabupaten/kota,” tegasnya.
Walhi NTB juga menyoroti narasi yang keliru dari program NTB Zero Waste selama ini. Pasalnya, program ini hanya terkesan manis di wacana, ramai dipublikasi hanya untuk pencitraan semata. Misalnya saja, tentang peluncuran aplikasi Lestari dari program Zero Waste yang diklaim Pemprov NTB sebagai keberhasilan Zero Waste.
“Ini kan narasi yang dibangun keliru. Berhasil bikin aplikasi Lestari ini bukan berarti sukses Zero Waste. Sebab indikator keberhasilan bukan sekadar berhasil membuat aplikasi saja, tapi action-nya yang tidak jalan dan ini harus menjadi koreksi bagi pemerintah Provinsi,” tukasnya.
Murdani memaparkan, semangat program Zero Waste memang luar biasa. Targetnya malah melebihi target nasional. Secara nasional arah kebijakan dan strategi pengelolaan sampah mengarah pada target pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70% di tahun 2025. Sementara melalui Zero Waste Pemerintah Provinsi NTB menargetkan daerahnya sebagai daerah bebas sampah (zero waste) pada tahun 2023.
“Zero Waste ini sebuah target yang sangat fantastis sebab dalam waktu yang sangat singkat NTB harus bebas sampah atau dua tahun lebih cepat dari target nasional,” katanya.
Hanya saja, jika impelementasi program tidak berjalan dengan baik dan tidak bersinergi dengan daerah kabupaten/kota, maka program ini hanya akan berhasil di tataran wacana. Sementara pengelolaan sampah akan berjalan landai-landai saja. Dari kondisi dan situasi progres Zero Waste yang ditemukan Walhi NTB menyimpulkan, bahwa pada tahun 2019 timbulan sampah NTB mengalami penurunan sebesar 24,21% di tahun 2020 dengan jumlah sampah sebesar 937.225,10 ton.
Namun target pengurangan sampah sebagaimana dirumuskan dalam Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan sampah dan Pergub Nomor 14 Tahun 2020 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Pengelolaan Sampah masih jauh dari harapan. Untuk mengakselerasi program maka penting didorong Gerakan Pengelolaan Sampah yang menjadi gerakan kolektif seluruh warga masyarakat NTB.
“Kolaborasi, asistensi dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota haruslah diprioritaskan untuk dapat membagi peran dalam menyukseskan pengelolaan sampah, sehingga tidak sekedar hanya menjadi pencitraan semata,” pungkasnya. (luk)
