MATARAM – Pemerintah Daerah (Pemda) di Provinsi NTB telah mengajukan usulan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
Data yang dimiliki Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB, jumlah kuota CPNS yang diusulkan sebanyak 20.491 formasi. Kota Mataram telah diusulkan 250 formasi, Lombok Barat 1.800 formasi, Lombok Utara 578 formasi, Lombok Tengah 3.198 formasi, Lombok Timur 4.992 formasi. Kemudian Sumbawa Barat 737 formasi, Kota Bima 273 formasi, Kabupaten Bima 1.798 formasi dan Sumbawa 1.311 formasi. “Kalau Dompu belum masuk datanya, jadi sejauh ini total yang sudah diajukan oleh Pemda di NTB sebanyak 20.491 formasi. Kalau pemprov sendiri kan mengusulkan untuk kuota 5.554 orang saja,” ucap Kepala BKD Provinsi NTB H Fathurrahman, Rabu kemarin (7/3).
Terkait dengan perkembangan terbaru hingga saat ini, belum ada informasi yang jelas. BKD posisinya hanya bisa menunggu saja. Begitu juga dengan kuota yang diusulkan, belum tentu semuanya bisa diterima oleh pusat. Pemberian kuota CPNS kepada masing-masing daerah tidak lagi melihat jumlah PNS yang pensiun tiap tahun. Pemerintah pusat melihat rasio belanja aparatur dengan belanja publik yang ada dalam APBD masing-masing daerah. “Nanti kalau ada informasi pasti kita sampaikan,” ujarnya.
Lebih lanjut disampaikan, jumlah PNS Pemprov NTB yang pensiun sejak 2014 hingga 2018 sebanyak 1.149 orang. Jumlah itu termasuk PNS yang meninggal dunia maupun pindah. Berdasarkan hasil analisis jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK), Pemprov saat ini kekurangan 5.554 orang PNS.
Pemprov kekurangan tenaga di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB. Begitu juga di dinas kesehatan, hal itu disebabkan banyaknya guru dan tenaga kesehatan yang telah pensiun. Sementara tidak ada penggantinya selama ini. “Kan sudah berapa tahun ini moratorium,” ucapnya.
Rekrutmen CPNS, kata Fathurrahman, merupakan kebutuhan. Apalagi telah terjadi banyak prubahan di birokrasi NTB, khususnya terkait Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Kalau rekrutmen CPNS memang tidak jelas, harapan kita sih ada aturan soal
Pemprov berharap pemerintah pusat segera mengeluarkan regulasi terkait dengan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). “Biar kita di daerah bisa mengkondisikan, karena kekurangan tenaga bisa kita atasi dengan tenaga honorer,” katanya. (zwr)
