MATARAM – Provinsi NTB menempati peringkat kedelapan menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Hal tersebut berdasarkan data kemiskinan yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, di mana persentasi penduduk miskin NTB bertengger di angka 13,68 persen. NTB masuk 10 besar jumlah penduduk termiskin secara nasional. Sepuluh 10 provinsi termiskin di Indonesia berdasarkan data BPS RI, diantaranya 1. Papua 26,56 persen, 2. Papua Barat 21, 33 persen, 3. Nusa Tenggara Timur 20,05 persen, 4. Maluku 15,97 persen, 5. Gorontalo 15,42 persen, Aceh 14,64 persen, 7. Bengkulu 14,62 persen, 8. NTB 13,68 persen, 9 Sulawesi Tengah 12,33 persen, 10. Sumatera Selatan 11,90 persen.
“Diurutkan dari persentase terkecil, kemiskinan NTB berada di rangking 27 dari 34 Provinsi. Artinya NTB masuk 10 besar Provinsi yang masih ketegori paling tinggi persentase kemiskinannya,” ungkap Kepala BPS Provinsi NTB Wahyudin, kemarin.
Wahyudin menyebut salah satu penyebab rendahnya penurunan angka kemiskinan di NTB, antara lain realisasi bantuan sosial seperti PKH dan BPNT bagi penduduk miskin yang mengalami penurunan. Misalnya pada September 2021, jumlah penerima bantuan PKH mencapai 326.267 orang, kemudian pada Maret 2022 berkurang menjadi 325.978 orang. Begitu juga dengan penerima bantuan BPNT dari 456.342 orang menjadi 455.567 orang.
“Otomatis ini menjadi suatu hal yang perlu mendapat atensi dari Pemerintah, agar program-program dalam mengentaskan kemiskinan supaya tepat sasaran dan tepat waktunya,” ucapnya.
Indikator kemiskinan di NTB juga tidak terlepas dari angka pengangguran terbuka di wilayah pedesaan yang juga mengalami peningkatan. Dari 2,91 persen pada bulan Februari 2021 naik menjadi 3,41 persen pada Februari 2022. Garis kemiskinan naik sebesar 4,10 persen pada Maret 2022 atau menjadi Rp 459.826 per kapita per bulan, dibandingkan September 2022, yaitu sebesar Rp 441.711 per kapita per bulan.
Berdasarkan angka tersebut bisa dihitung garis kemiskinan rumah tangga, di mana rata-rata jumlah anggota keluarga yang tinggal di rumah tangga miskin di NTB mencapai 4,27 orang. Artinya satu rumah tangga dihuni oleh 4-5 orang. Dengan demikian batas garis kemiskinan NTB harusnya Rp 1.963.457 per rumah tangga.
Faktor lainnnya yang memengaruhi angka kemiskinan NTB adalah inflasi. Seperti diketahui selama periode September 2021 hingga Maret 2022, NTB mengalami inflasi sebesar 2,50 persen. Inflasi sendiri erat kaitannya dengan harga, sehingga sangat memengaruhi pola konsumsi masyarakat terhadap barang dan jasa, serta makanan dan non makanan.
Jika dihitung IHK (Indeks Harga Konsumen) bulan Maret dibandingkan dengan bulan September itu ada inflasi sekitar 2,50 persen. Pemicunya ada kenaikan harga eceran beberapa komoditas bahan pokok, seperti cabai rawit, bawang merah, minyak goreng, gula pasir dan beras.
Begitu juga Nilai Tukar Petani (NTP) sangat memengaruhi perhitungan angka kemiskinan NTB. Di mana periode September 2021-Maret 2022 terjadi penurunan NTP sebesar 0,34 persen, dari 106,58 menjadi 106,22. Artinya indeks yang dibayar petani lebih besar dibanding indeks harga yang diterima oleh petani.
“Berharap indeks ketimpangan kemiskinan ini semakin kecil, sehingga rata-rata ketimpangan pengeluaran penduduk miskin tidak terlalu jauh berbeda,” harapnya.
Menurut wahyudin, hal tersebut bisa dilakukan melalui program sosial bagi penguatan penduduk miskin. Misalnya program bantuan sosial semacam bantuan untuk pemulihan ekonomi produktif bagi penduduk miskin. Dengan demikian, tentu masyarakat kecil akan lebih cepat keluar dari garis kemiskinan.
“Untuk menekan masyarakat miskin turun, pertama data bantuan harus dibenahi, sehingga bantuan sosial tersalurkan bagi warga yang berhak menerima,” tandasnya. (cr-rat)
