NTB Krisis Vaksin

TINJAU : Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalilah saat meninjau pelaksanaan vaksinasi bagi pelajar SMA/SMK se Kota Mataram di kantor Dikbud NTB, Selasa (21/9). (FAISAL HARIS/RADARLOMBOK)

MATARAM – Pelaksanaan kegiatan vaksinasi Covid-19 disemua wilayah di NTB terus digencarkan. Namun ketersediaan dosis vaksin sudah kritis. “Sekarang kita sedang krisis vaksin,” ungkap Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalilah di sela-sela meninjau pelaksanaan vaksinasi bagi pelajar SMA/SMK se Kota Mataram di kantor Dikbud NTB, Selasa (21/9).

Untuk itu, Rohmi sedang memastikan kepada pemerintah pusat agar dapat mendapatkan jatah vaksin tambahan lagi untuk NTB. Terlebih, NTB sedang berjibaku dalam percepatan vaksinasi kepada masyarakat di seluruh wilayah untuk dapat menembus terget 70 persen. “Jadi Pak Kadikes sedang di Jakarta bersama ketua satgas percepatan vaksinasi untuk menyakinkan kalau memang pusat menginginkan 70 persen herd immunity di NTB, maka perlu ada tambahan vaksin,” sambungnya.

Sejuah ini, serapan harian vaksinasi di NTB cukup tinggi. Apalagi dengan ditargetkan per hari dapat divaksinasi maksimal 45 ribu. Tentu kebutuhan vaksin jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. “Harus betul-betul kita yakinkan pemerintah pusat soal vaksin ini. Karena vaksin yang 40 ribu sudah beberapa hari habis. Bahkan saat kedatangan Panglima dan Kapolri, kita dapat melaksanakan vaksinasi mencapai 40 ribu hari itu,” ujar Rohmi.

Baca Juga :  415 Pelamar PPPK Nakes di Pemprov NTB Gugur di Tahap Administrasi

Wagub juga optimis terget yang dipasang pemerintah untuk capian harian vaksinasi di NTB dapat dituntaskan. Bila mana didukung dengan jumlah vaksin yang didrop pemerintah pusat. Karena selama ini yang menjadi kendala adalah jumlah vaksin yang terbatas. “Jadi sebenarnya kita selama vaksinnya cukup. Sehingga tidak sedikit jumlahnya karena akan sulit koordinasinya tapi kalau stok cukup insyallah kita bisa,” terangnya.

Bahkan untuk strategi percepatan capain vaksinasi di NTB, lanjutnya, sesuai hasil rakor akan dilakukan manjemen vaksinasi. “Seperti yang disampaikan Pak Kapolda kemarin, dengan kita lakukan manajemen vaksinasi tentu dari ketersediaan vaksin harus tetap ada. Kemudian dalam setiap vaksinasi harus didampingi penginputan data secara online,” ucapnya.

Soalnya, setiap penginputan data melalui sistem online terkadang ada masalah. Baik dari sisi NIK sasaran vaksinasinya yang bermasalah maupun dari sisi masalah lain di lapangan yang ditemukan saat pengimputan data. Ketika ada masalah NIK maka harus disinkronkan ke Dukcapil untuk diperbaiki terlebih dahulu. “Jadi banyak masalah-masalah teknis yang harus diselesaikan supaya cepat,” tambahnya.

Baca Juga :  Demi Keamanan, Penonton WSBK Dilarang Bawa Payung dan Drone

Di samping itu, untuk petugas penginput data bisa juga bukan dari tenaga kesehatan. “Jadi yang input data bisa dari TNI, Polri, bisa dari mahasiswa, dari pihak lain yang bisa bisa dilatih untuk menginput data,” pungkasnya.

Artinya, semakin banyak yang akan dilibatkan dalam proses percapatan vaksinasi, tentu akan mempermudah pencapian vaksinasi yang masih jauh dari tergat 70 persen. “Jadi harus kita kerja keras, kalau mau kita World Superbike terealiasi. Sampai sekarang kita kerja keras,” tegasnya.

Apa yang dilakukan saat ini, tentu ujungnya nanti akan mendapatkan hasil sesuai harapan. Apalagi bisa tembuh capian vaksinasi 70 persen. “Jika kita bisa wujudkan Lombok Tengah 70 persen, kemudian di Lombok keseluruhan event bisa berjalan baik dan kita akan memetik hasilnya,” pungkasnya. (sal)

Komentar Anda