MATARAM — Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berhasil keluar dari peringkat 10 besar provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Berdasarkan data terbaru per September 2024, NTB menempati posisi ke-12, turun dari posisi ke-8 pada tahun 2023.
“Kita sukses keluar dari 10 besar nasional. Tahun 2023 kita berada di posisi kedelapan, sekarang turun ke posisi 12. Artinya kita keluar dari top ten, alhamdulillah,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si, usai mengikuti Rapat Koordinasi Tingkat Nasional Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025 yang diselenggarakan Bappenas RI secara daring, Rabu kemarin (18/3).
Berdasarkan data, persentase penduduk miskin di NTB pada September 2024 tercatat sebesar 11,91 persen, mengalami penurunan 1,00 persen poin dibandingkan Maret 2024 dan 1,94 persen poin dibandingkan Maret 2023.
Meskipun masih berada dalam daftar 15 besar provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi, pencapaian NTB ini menjadi langkah maju dalam upaya pengentasan kemiskinan. Saat ini, Jawa Timur menempati peringkat pertama sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi, disusul Jawa Barat dan Jawa Tengah.
Miq Gita, sapaan akrab Sekda NTB, berharap tren penurunan kemiskinan ini terus berlanjut hingga mencapai angka satu digit. “Kita berharap ini menginspirasi untuk terus lebih progresif, bekerja lebih lincah, sehingga target mencapai satu digit benar-benar bisa terwujud,” tuturnya.
Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan ini tidak boleh membuat pemerintah daerah lengah. Upaya-upaya yang telah dilakukan pada 2024 harus menjadi motivasi untuk bekerja lebih keras agar angka kemiskinan dapat terus menurun lebih cepat.
Kendati NTB berhasil keluar dari daftar 10 besar provinsi termiskin, masih ada tantangan besar yang harus dihadapi. “Kita ingin menciptakan perekonomian masyarakat yang lebih bergairah, pertumbuhan ekonomi yang stabil, inflasi terkendali, dan investasi segera pulih. Dengan begitu, lapangan kerja akan semakin banyak tersedia,” ujar Miq Gita.
Menurutnya, ini adalah bagian dari road map menuju NTB yang lebih makmur. Namun, ia juga mengingatkan bahwa situasi ekonomi global maupun nasional bisa berdampak pada tren kemiskinan di NTB. Oleh karena itu, kebijakan harus disusun dengan cermat agar progres yang sudah dicapai tidak mengalami kemunduran.
“Semoga ada keterpaduan langkah bersama untuk ‘jihad’ mengatasi kemiskinan. Kita harus fokus menggerakkan pembangunan ekonomi agar kemakmuran bisa diwujudkan bersama,” jelasnya.
Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda NTB, Iskandar Zulkarnain, S.Pt., M.Si, mengungkapkan beberapa strategi utama dalam penanganan kemiskinan di NTB. Mulai dari peningkatan pendapatan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan dan miskin.
Mengurangi beban pengeluaran, dengan memperkuat program subsidi dan bantuan sosial. Mengurangi kantong-kantong kemiskinan, dengan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah NTB.
“Ke depan, program pengentasan kemiskinan akan tetap menjadi prioritas, karena ini juga merupakan salah satu fokus utama Gubernur NTB,” jelasnya.
Kolaborasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota juga terus diperkuat. Penyelarasan program di setiap daerah menjadi kunci agar tidak terjadi tumpang tindih dalam implementasi kebijakan.
“Kami memastikan bahwa program-program ini dirancang agar target pengentasan kemiskinan lebih luas dan efektif,” timpalnya. (rat)
