MATARAM — Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi NTB Muslim meminta kejelasan terkait progres program kampung lobster kepada Pemerintah Pusat. Pasalnya, kampung Lobster yang menjadi salah satu program nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI hingga saat ini belum juga menunjukkan rencana aksi dari program kampung lobster seperti apa, meski sudah hampir dua tahun diperuntukkan bagi nelayan di Kabupaten Lombok Timur.
“Karena dindingnya selama ini tertutup tidak transparan, sehinga DKP NTB belum menangkap konsep kampung lobster seperti apa. Paling tidak masyarakat tahu apa output dari kampung lobster jangka pendek,” kata Muslim, kemarin.
Menurutnya, paling tidak dengan adanya kampung lobster yang dibangun di Lombok Timur, ada multiplayer effek yang diberikan masyarakat di kawasan tersebut. Sebab selama ini belum nampak secara visual manfaat yang bisa diambil oleh para pembudidaya maupun pelaku usaha disana. Oleh karena itu, dalam waktu dekat DKP NTB akan diundang KKP, sehingga manfaat atas keberadaan lobster ini ada kejelasan.
“Mereka menangkap apa dengan adanya kampung lobster itu. Mereka menangkap apa saja gak jelas sekarang,” keluhnya.
Terlebih pembahasan secara teknis terkait keberadaan kampung lobster sudah dua kali dilakukan perbaikan. Harapannya pertemuan dengan KKP kali ini menjadi final. Sehingga masterplan dan rencana aksi dalam pemanfaatan kampung lobster. Bisa secepatnya dapat dituangkan melalui MoU Pemprov NTB dengan KKP.
Setidaknya pemerintah mengetahui informasi seluruh progres perkembangan kampung lobster, sehingga ketika ada yang bertanya, DKP NTB bisa sampaikan ke masyarakat. Fungsi DKP NTB hanya mengkoordinasi dan perpanjangan tangan dari dari masyarakat, daerah dan Pusat.
Kendati demikian, Muslim mengakui jika infrastruktur di kawasan kampung lobster sudah dibangun. Bahkan rencananya akan melakukan kombinasi aspek sektor hulu dan juga hilirnya. Di sektor hulu ada penataan kawasan budidaya secara terintegrasi yang berbasis pada pengembangan nilai estetika. Dimana akan dimasukkan unsur pariwisata di dalam kampung lobster tersebut.
Tidak hanya itu, Pemerintah Pusat juga berupaya menyiapkan ekosistem untuk pengembangan balai benih lobster. Termasuk juga membangun pabrik pakan lobster. Disisi lain tetap memastikan tingkat kelayaakan daripada komoditas lobster yang dibudidaya harus memenuhi kualitas ekpor.
“Aspek hulunya, sedang proses kerjasama dengan angkasa pura di BIZAM agar bagimana mendorong komoditi lobster ini bisa diekspor benihnya,” ucapnya
Tentunya semua rencana yang diajukan KKP menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan obsesi Pemerintah Provinsi NTB selama ini ekspor sendiri. salah satu bagian dari sebagai struktur pemerintah pusat yang akan ditempatkan di NTB.
“Nantinya lahan seluas 1,3 hektar akan dilengkapi dengan pembangunan pabrik pakan lobster. Pemerintah sudah punya konsep dan saat ini tengah dipersiapkan dengan angkasa pura. Sekarang sudah berkolaborasi, sebelum di ekspor bagaimana agar prosesnya bisa dilakukan disatu tempat,” tandasnya. (cr-rat)
