NTB Defisit Fiskal, Anggaran OPD Dipangkas 30 Persen

Lalu Satriawandi (AHMAD YANI/RADAR LOMBOK)

MATARAM — Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB melakukan pemangkasan anggaran di hampir setiap organisasi perangkat daerah (OPD) mencapai hingga 30 persen untuk APBD 2023. Hal itu sebagai dampak dari tidak tercapainya realisasi pendapatan dan belanja daerah yang terjadi sejak dua tahun terakhir ini.

“Misalnya di OPD yang menjadi mitra Komisi II DPRD NTB. Hampir semua anggaran belanja dipangkas 30 persen,” kata Anggota Badan Anggaran (Banggar), yang juga Ketua Komisi II DPRD NTB, Lalu Satriawandi, yang ditemui usai rapat Banggar di Kantor DPRD NTB, Senin kemarin (7/11).

Diungkapkan, dalam KUA PPAS APBD NTB 2023, Pemprov NTB menargetkan pendapatan daerah sebesar sebesar Rp5,719 triliun, atau terjadi peningkatan sebesar 1,14 persen dibandingkan APBD-perubahan 2022 yang mencapai Rp 5,655 triliun.

Namun pihaknya sangat pesimis target pendapatan daerah itu bisa tercapai. Pasalnya, dua tahun terakhir ini realisasi pendapatan daerah selalu tidak tercapai. Akibatnya, asumsi realisasi program dan pendapatan tidak seimbang. Hal ini mengakibatkan terjadi utang.

“Utang program 2022 yang berkisar 70 persen, kita harus bayarkan di APBD 2023,” ucap politisi Partai Golkar tersebut.

Baca Juga :  Fasilitator RTG Tuntut Utang Gaji BNPB

Karena itu, pihaknya mendorong agar Pemprov NTB memiliki skala prioritas pembiayaan program. Terutama pembiayaan program ketahanan pangan dan penguatan ekonomi masyarakat. Bukan justru sebaliknya, program yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan penguatan ekonomi banyak yang dipangkas. “Padahal program ini akan terkait langsung dengan pendapatan asli daerah,” imbuhnya.

Sementara Anggota Komisi II bidang pariwisata, ketahanan pangan, ekonomi, Jalaluddin mengatakan, anggaran dalam APBD 2023 lebih banyak diprioritaskan untuk program bersifat konsumtif. Semestinya kata dia, program bersifat produktif harus menjadi atensi eksekutif dalam penganggarannya. Misalnya program penguatan UMKM dan ketahanan pangan.

Menurutnya, program penguatan UMKM, ketahanan dan ekonomi menjadi sektor hulu harus diprioritaskan. Karena program-program itu akan memberikan dampak yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan. Sehingga program-program ini dipastikan akan berimbas terhadap pendapatan daerah.

“Jangan hilir saja yang diperhatikan, tetapi hulu diabaikan. Contohnya di OPD-OPD yang menjadi mitra Komisi II, hampir Rp 41 miliar (dipangkas), dan anggaran dialokasikan belanja rutin untuk pembayaran honor tenaga kontrak,” papar politisi Partai Berkarya tersebut.

Baca Juga :  Mick Doohan Puji Sirkuit Mandalika

Sedangkan Anggota Komisi II lainnya, Akhiansyah mengatakan, anggaran untuk program ketahanan pangan, UMKM dan ekonomi harus diprioritaskan. Dia mencontohkan untuk program ketahanan pangan misalnya di OPD BKP.

Dengan alokasi anggaran yang diberikan, pihaknya pesimis OPD itu bisa mempersiapkan strategi dan langkah dalam mengantisipasi potensi ada kerawanan pangan tahun 2023. Apalagi banyak pihak memperkirakan kemungkinan ada ancaman resesi global dan kerawanan pangan tahun 2023. Sehingga semestinya hal itu tidak boleh disepelekan.

Yongky, panggilan akrabnya mengatakan, lebih baik Pemprov NTB memangkas anggaran beasiswa dan zero waste. Anggaran itu dipangkas agar bisa dialihkan untuk program ketahanan pangan di daerah. “Anggaran beasiswa itu mencapai Rp 46 miliar lebih. Lebih baik anggaran itu yang dipangkas dan dialihkan untuk ketahanan pangan,” sarannya. (yan)

Komentar Anda