MATARAM – Pemerintah kembali akan menggelar rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS). Untuk Provinsi NTB, pemerintah pusat memberikan jatah 3.204 formasi yang harus diperebutkan.
Jumlah kuota tersebut sedikit bertambah dibandingkan tahun lalu. Hal itu tentu saja kabar baik bagi seluruh masyarakat yang ingin menjadi abdi negara. “Tahun lalu 3.136 formasi untuk NTB. Sekarang 3.204 formasi,” terang Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB, H Fathurrahman kepada Radar Lombok, Senin (21/10).
Dipaparkan Fathurrahman, kuota tersebut tersebar di 11 entitatas pemerintah daerah (pemda). Untuk tenaga pendidikan kuotanya 1.797 formasi, tenaga kesehatan 904 formasi dan tenaga teknis 503 formasi. Khusus Pemprov NTB sendiri mendapatkan jatah sebanyak 414 formasi. Terdiri dari tenaga pendidikan 234 formasi, tenaga kesehatan 101 formasi. Sedangkan sisanya untuk tenaga teknis sebanyak 79 formasi.
Berikutnya Pemkot Mataram mendapatkan kuota 275 formasi. Terdiri dari tenaga pendidikan 177 formasi, tenaga kesehatan 76 formasi dan tenaga teknis 22 formasi. Pemkab Lombok Barat mendapatkan kuota 205 formasi. Terdiri dari tenaga pendidikan 139 formasi, tenaga kesehatan 58 formasi dan tenaga teknis 8 formasi. Kemudian Lombok Tengah 479 formasi, terdiri dari tenaga pendidikan 252 formasi, tenaga kesehatan 177 formasi dan tenaga teknis 50 formasi.
Selanjutnya Pemkab Lombok Timur mendapatkan kuota 482 formasi. Terdiri dari tenaga pendidikan 273 formasi, tenaga kesehatan 152 formasi dan tenaga teknis 57 formasi. Pemkab Lombok Utara (KLU) mendapatkan jatah 237 formasi. Terdiri dari tenaga pendidikan 156 formasi, tenaga kesehatan 60 formasi dan tenaga teknis 21 formasi.
Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mendapat kuota CPNS sebanyak 105 formasi. Kemudian kabupaten Sumbawa 342 formasi, Dompu 249 formasi, Kabupaten Bima 241 formasi dan Kota Bima mendapatkan 175 formasi. “Semuanya untuk tenaga pendidikan, kesehatan dan tenaga teknis,” ucap Fathurrahman.
Tahapan rekrutmen CPNS yang telah ditetapkan, dimulai dari pengumuman pada akhir bulan Oktober. Kemudian langsung pendaftaran bulan November. “Mengenai tanggal belum dipastikan, tetapi akhir Oktober prediksi tanggal 25. Pendaftaran dibuka selama 15 hari kalender kerja,” jelasnya.
Selanjutnya pengumuman hasil seleksi administrasi pada bulan Desember. Kemudian masa sanggah dan pengumuman jadwal seleksi kompetensi dasar (SKD) bulan Januari 2020. Bagi yang lulus administrasi, harus mengikuti tahapan SKD yang dilaksanakan Februari 2020. Dilanjutkan dengan tahapan seleksi kompetensi bidang (SKB) bulan bulan Maret 2020. “Terakhir, penetapan NIP dan pengangkatan sebagai CPNS dilakukan bulan April 2020,” papar Fathurrahman.
Kepada seluruh masyarakat yang ingin menjadi CPNS, Fathurrahman mengimbau untuk mempersiapkan diri. Terutama terkait data kependudukan bagi seluruh pelamar. Bagi yang telah memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK) juga harus dipastikan berlaku. “Akreditasi program studi maupun akreditasi universitas dan lembaga pendidikan tinggi, juga harus dipastikan lengkap,” imbuhnya.
Begitu pula dengan pendaftar untuk tenaga kesehatan. Diharapkan mempersiapkan surat tanda registrasi (STR). “Semua itu penting. Meskipun juklak-juknis belum keluar. Nanti bertahap pasti akan segera kita terima juklak-juknis,” ucap Fathurrahman.
Sistem rekrutmen tahun ini, tidak berbeda dengan sebelumnya yaitu menggunakan computer assisted test (CAT). Artinya, peserta akan mengetahui langsung dirinya apakah memenuhi passing grade atau tidak. Bagi pelamar yang tahun lalu mengikuti seleksi CPNS dan lulus passing grade (ambang batas), mendapatkan keistimewaan. Mereka tidak perlu lagi menjalani seleksi kompetensi dasar (SKD).
Kebijakan tersebut diambil pemerintah, untuk mengakomodir peserta tahun lalu yang lulus passing grade namun tidak lulus CPNS karena kuota terbatas. “Mereka diberikan keistimewaan tidak mengikuti SKD, itu kan karena kuota terbatas tahun lalu sehingga tersisih. Jadi mereka akan langsung lompat, hanya tes SKB saja nanti. Karena dianggap sudah lulus SKD,” ungkap Fathurrahman. (zwr)
