NTB Butuh Banyak Berbenah

MATARAM – Bertambahnya angka kemiskinan di NTB terus menuai sorotan dari kalangan legislatif.

Banyak hal yang harus dibenahi agar dana pengentasan kemiskinan yang nilainya ratusan miliar setiap tahun tidak terbuang sia-sia.Anggota Komisi II DPRD NTB yang membidangi masalah kemiskinan, Made Slamet mengungkapkan banyak program penanggulangan kemiskinan di NTB harus dibenahi. Pasalnya banyak yang tidak tepat sasaran, bahkan sama sekali tidak menyentuh kepada masyarakat yang membutuhkan. "Program penanggulangan kemiskinan kita belum menyentuh kepada tujuan, banyak yang tidak tepat sasaran," ujarnya kepada Radar Lombok, Jumat kemarin (22/7).

Selain itu, penempatan kepala dinas yang mengurusi program penanggulangan kemiskinan tidak pada posisi yang benar. Sampai saat ini, Pemerintah daerah belum mampu melaksanakan program-program Nawa Cita Presiden Jokowi.Penempatan pejabat yang tdiak sesuai dengan keahlian lanjutnya, berdampak pada kinerja yang menurun. Terlebih lagi mutasi kepala  dinas akan merusak konsentrasi pejabat. “Di akhir masa jabatan,  seharusnya Gubernur fokus dengan jajarannya agar mewariskan  sesuatu yang indah. Kalau begini kan kesannya Pemprov tidak mampu turunkan angka kemiskinan,” kata Made.

Sementara itu, anggota Komisi II lainnya TGH Hazmi Hamzar menilai sulitnya lapangan kerja membuat kemiskinan kian bertambah. Masyarakat meskipun telah bergelar sarjana masih kesulitan mendapatkan kerja, apalagi hanya tamatan SMA.

Parahnya lagi, tenaga kerja asing semakin banyak yang masuk NTB. Meningkatnya jumlah pekerja asing pada tahun 2015 hingga saat ini harus diwaspadai. Pasalnya, jika hal tersebut tidak disikapi, dipastikan akan berdampak pada bertambahnya masalah social terutama pengangguran. "Ini bisa berdampak tidak baik dalam kehidupan sosial. Semakin banyak WNA yang bekerja di NTB, semakin banyak pengangguran di 10 kabupaten/kota di NTB. sehingga, harus diantisipasi," ucapnya.

BACA JUGA :  Rp 1,3 Triliun untuk Pengentasan Kemiskinan

Politisi PPP itu mengatakan, merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) secara Nasional, jumlah pekerja asing paruh waktu yang masuk ke Indonesia pada awal tahun 2016 mengalami peningkatan signifikan. Tercatat, angkanya mencapai 37.991 kunjungan warga negara asing (WNA) ke Indonesia untuk waktu singkat atau kurang dari setahun.

Dari angka tersebut, WNA yang berkunjung tidak untuk bekerja tercatat dalam 12.754 kunjungan, dan yang bekerja paruh waktu tercatat dalam 25.238 kunjungan. Pada bulan sebelumnya, jumlah WNA yang berkunjung untuk bekerja paruh waktu tercatat dalam 14.550 kunjungan. “Jumlah itu tidak boleh dibiarkan lolos begitu saja. Ingat, jika penyebarannya tidak dikendalikan, maka akan memunculkan masalah baru bagi NTB,” kata Hazmi Hamzar.

Khusus di NTB, para pekerja asing kini mulai menyerbu sektor pariwisata, kelistrikan, pertambangan dan pendidikan. Untuk itu, diperlukan adanya terobosan-terobosan baru yang dilakukan pemerintah daerah untuk menaikkan kualitas para pekerja di NTB.

Apalagi lanjutnya, sudah ada regulasi baik pusat dan Perda yang mengatur masuknya tenaga kerja asing tersebut. "Jika tidak, para pekerja kita akan menjadi penonton di rumah sendiri. Sehingga, pilihannya Disnakertrans NTB harus mulai kreatif melakukan inovasi atau bila perlu menggandeng mereka kedalam satu joint untuk menguatkan SDM para pekerja lokal kita," sarannya.

Di saat pemerintah gagal menambah jumlah lapangan kerja secara signifikan, fenomena kehadiran para pekerja asing ini harus betul-betul menjadi perhatian khusus.  Untuk itu, diperlukan koordinasi antar SKPD terkait dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan. (zwr)