MATARAM – Pemprov NTB akan menerapkan pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro di seluruh wilayah NTB mulai 23 Maret 2021.
Wakil Gubernur NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah mengatakan, penerapan PPKM mikro di NTB sebetulnya sudah dilakukan di dua kabupaten kota. Yakni Kota Mataram dan Sumbawa dengan berbasis kelurahan dan desa. “Jadi kita sudah melakukan sejak periode sebelumnya. Sekarang kita lakukan di semua wilayah NTB untuk PPKM mikro. Jadi nanti motretnya itu berbasis RT,” ungkapnya usai memimpin rapat pemberlakuan PPKM Mikro di pendopo wakil gubernur NTB, Senin (22/3).
Untuk itu, katanya, dalam pelaksanaannya nanti tidak terlalu susah. Kendati saat ini juga masih berjalan kampung sehat jilid dua yang berbasis desa. Maka tentu dengan penerapan PPKM mikro berbasis RT dianggap akan berjalan seperti saat penerapan PPKM berbasis desa. “Bersyukur kita sudah ada kampung sehat. Di mana kampung sehat satu disambung kampung sehat dua dan bersyukurnya kita dari awal memang penanganan berbasis desa. Jadi semua desa sudah ada Satgas Covid-19-nya tinggal lebih diaktifkan lagi,” ucapnya.
Tidak hanya itu, lanjutnya, sudah ada ruang isolasi mandiri yang berbasis di desa. Tinggal diaktifkan kembali lagi, sehingga diharapkan dengan pemberlakukan PPKM mikro di seluruh kabupaten kota di NTB dapat meningkatkan kedisiplinan untuk mematuhi protokol kesehatan (prokses) Covid-19. “Kemudian tracing kita lebih masifkan lagi. Jadi jangan takut dengan kasus positif, tetapi yang terpenting bagaimana cara kita untuk menghindari kematian karena Covid,” ujarnya Rohmi.
Apa perbedaan pemberlakuan PPKM Mikro sebelumnya dengan sekarang. “Kalau sebelumnya kita berbasis desa, nah sekarang berbasis RT. Jadi penerapannya mulai besok (hari ini, red),” katanya.
Apalagi, sambungnya, desa-desa sudah familier karena sudah ada kampung sehat sebelumnya. Tinggal lebih diintensifkan lagi karena sekarang berbasis RT. “Jadi nanti, hitungannya per RT. Kalau di satu RT itu jumlah yang positif nol zonanya nanti hijau, kalau nol sampai lima kuning, lima sampai 10 oranye, kalau 10 ke atas itu merah. Jadi zonanya nanti dihitung per RT,” sambungnya.
Disinggung soal apa saja yang harus disiapkan di setiap RT dalam pemberlakuan PPKM Mikro, katanya, harus memperhatikan SE Gubernur NTB tentang pemberlakuan PPKM Mikro di sepuluh kabupaten Kota. Serta harus melihat petunjuk-petunjuk praktisnya bagi seluruh desa yang ada di kabupaten kota. “Pertama perhatikan SE Gubernur, insyallah hari ini akan keluar untuk sepuluh kabupaten kota. Selain itu juga petunjuk-petunjuk praktis bagi seluruh desa di NTB untuk implementasi PPKM,” katanya.
Utamanya soal bagaimana pelaporan, evaluasi, monitoringnya. Karena pelaksanaan PPKM di NTB juga mendapatkan pengawasan langsung dari pemerintah pusat sejak tanggal 23 Maret sampai 25 April 2021. “Kita disorot betul sama pusat, maka sistem pelaporannya ini kita betul-betul disiplin untuk sepuluh kabupaten kota, semua harus disiplin dan pelaporannya itu bisa on time semuanya. Setiap hari itu update-update terus sehingga dalam kurun waktu 12 hari ini bisa dilaporkan dengan baik, kasus juga bisa terkendali dengan baik. Mudah-mudahan RT tidak banyak yang merah,” harapnya.
Kota Mataram memastikan kesiapannya untuk menerapkan PPKM berbasis mikro. Seperti diketahui, pemerintah pusat kembali memperpanjang PPKM berbasis mikro selama 14 hari. Yakni dari tanggal 23 Maret sampai 5 April mendatang. Kesiapan ini karena NTB bersama Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur adalah satu dari lima provinsi tambahan yang menerapkan PPKM berbasis mikro. ‘’Kita siap saja. Kan ada keputusan pemerintah pusat untuk memperpanjang PPKM mikro. Kita juga termasuk provinsi tambahan. Jadi memang harus siap,’’ ujar jubir Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Mataram, I Nyoman Suwandiasa, kemarin (22/3).
PPKM mikro, kata dia, bukan sesuatu yang asing. Karena Kota Mataram sudah punya pengalaman dengan melaksanakan program Penanganan Covid-19 Berbasis Lingkungan (PCBL). Program tersebut diklaim sukses menekan penyebaran covid di ibu kota Provinsi NTB. ‘’Itu dalam istilah yang lain saja. Kita sudah punya pengalaman. Tentu kita akan melaksanakannya,’’ katanya.
Kota Mataram tidak hanya mengklaim diri siap melaksanakan PPKM berbasis mikro. Sejumlah persiapan kini tengah dilaksanakan pemerintah. Begitu dengan skenario anggaran yang sudah disiapkan. ‘’Semuanya sudah ada pembahasan teknis terkait dengan hal itu. Lurah sudah kita kumpulkan dan camat. Sudah ada skenario intervensi anggarannya untuk lebih konkret lagi,’’ ungkapnya.
Dipastikannya, Kota Mataram siap membiayai pelaksanaan PPKM berbasis mikro. Sebelumnya, PPKM mikro belum bisa dilaksanakan. Penyebabnya karena anggaran yang belum didistribusikan. ‘’Persoalannya hanya anggaran saja. Refocusing kan baru seminggu kemarin kita terima petunjuk tehnisnya,’’ terangnya.
Dalam waktu dekat, Nyoman memprediksikan PPKM berbasis mikor di Kota Mataram bisa diterapkan dan diberlakukan. ‘’Minggu ini sudah mulai. Karena rapat anggaran intervensi anggaran sudah diberlakukan. Program kegiatannya juga sudah dipersiapkan kelurahan,’’ jelasnya.
Program tersebut akan diterapkan secara massal. Kemudian jika dianggap perlu. PPKM berbasis mikro bisa memberlakukan lockdown di wilayah tertentu. Syaratnya adalah di satu titik wilayah dianggap penyebaran covid cukup banyak. ‘’Kalau pemberlakuan itu (lockdown) dianggap urgen ya kenapa tidak. Bisa satu minggu apa gimana. Itu kan simulasi-simulasi yang memungkinkan dilakukan,’’ katanya.
Selanjutnya, berkaca pada penerapan PCBL yang dilaksanakan tahun lalu. Sejumlah peralatan yang menyertainya, seperti tempat cuci yangan dan lainnya. Kini kebanyakan sudah hilang. Dengan penerapan PPKM, Nyoman mengatakan, peralatan tersebut kembali diadakan tahun ini. ‘’Akan diadakan. Itu kalau diusulkan atau dibutuhkan oleh kepala lingkungan. Kalau anggarannya saya tidak memiliki gambaran pasti. Yang jelas untuk PPKM berbasis mikro sudah dipersiapkan anggarannya,’’ pungkasnya.
Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang juga menyampaikan, PPKM mikro siap diterapkan di Kota Mataram. ‘’Tinggal pelaksanaannya saja, kita siap melaksanakan,’’ katanya. (sal/gal)
