NTB Bangun Pabrik Pengolahan Garam

Muslim (RATNA/RADAR LOMBOK)

MATARAM Pemerintah Pusat berencana membangun pabrik pengolahan garam berstandar konsumsi di Kabupaten Bima, tahun 2024 mendatang. Tak tanggung-tanggung anggaran yang digelontorkan Pemerintah Pusat untuk pembangunan pabrik pengolahan garam itu mencapai Rp 10 milliar.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi NTB, Muslim mengatakan pembangunan pabrik ini sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Pusat terhadap diversifikasi produk garam di NTB. “Nanti pembangunan pabrik pengolahan garam itu dibangun melalui APBN Kementerian Perikanan dan Kelautan, dan Pemerintah Provinsi NTB siap mensuport untuk membantu kemudahan perizinannya bersama Pemerintah Kabupaten Bima,” katanya kepada Radar Lombok, Jumat (24/11).

Muslim menyebut kapasitas pabrik pengolahan garam yang akan dibangun Pemerintah mencapai 1 ton per hari. Adapun kebutuhan garam di NTB sebanyak 46 ribu ton.

Rencananya, pengelolaan pabrik ini akan dihibahkan pada koperasi yang ditunjuk daerah. Baru setelah itu koperasi ini akan bekerjasama dengan BUMD di NTB. “Nanti garam ini disebar di Kabupaten/Kota melalui UMKM yang sudah produksi garam. Dan dijual berdasarkan label daripada kelompok UMKM itu,” ujarnya.

Selama ini, produksi garam lokal di NTB sangat melimpah. Pada tahun 2021 saja, garam lokal mencapai 121  ribu ton. Sementara kebutuhan internal NTB hanya sekitar 46 ribu ton. Artinya, garam lokal masih banyak yang surplus, atau tidak semua garam lokal NTB dapat terserap seluruhnya oleh Industri.

“Makanya, dengan adanya pabrik ini melalui sistem mekanisasi kualitas garam yang dibawah standar bisa ditingkatkan,” bebernya.

Muslim menambahkan, garam yang berkualitas bagus biasanya memiliki warna putih, berukuran besar serta kadar air dan NACL diatas 90 persen. Adapun produksi garam yang berkualitas bagus ada di Sekotong, Lombok Barat. Bahkan stok garam di gudang Sekotong mencapai 700 ton.

Maka oleh Pemerintah Pusat, Pemprov diminta untuk menganalisa terlebih dahulu kemana pasar produk garam ini dapat dijual. “Ada beberapa yang sudah bagus, tapi sebagian besarnya perlu perjuangan untuk melakukan peningkatan kualitasnya,” imbuhnya.

Lebih lanjut disampaikan Muslim, sesuai Perpres nomor 126 tahun 2022 ditetapkan 10 Provinsi di Indonesia. Termasuk diantaranya adalah Provinsi NTB sebagai penyangga swasembada garam. “Tapi sekarang tidak ada yang minta. Mau dikirim kemana. Daerah luar juga sedang produksi, karena sama juga kualitasnya. Jadi pasti turun harga, murah jadinya,” katanya.

Untuk memastikan bahwa pembangunan pabrik pengolahan garam ini dapat terealisasi. Pihaknya meminta Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan proses seleksi dan verifikasi terhadap calon pengelola pabrik tersebut. Jangan sampai pengelola ini dipilih berdasarkan kedekatan keluarga atau alasan apapun.

Tidak kalah penting adalah memastikan bahwa pihak yang mengelola pabrik ini adalah lembaga yang memiliki kapasitas dan kualitas yang baik. Artinya memiliki rekam jejak yang baik. Berikut ketika bermitra dengan pemerintah harus memiliki dana dan pengalaman dibidang usaha garam.

“Jangan sampai kita bermitra dengan yang tidak punya uang, kan repot. Ini pabrik harus dioperasikan setiap hari. Jadi yang kita butuhkan hanya biaya operasional. Kalau pembangunan pabriknya sudah difasilitasi oleh pusat,” ucap Muslim seraya menambahkan, Pemprov NTB ingin menunjukkan kepada Pemerintah Pusat, bahwa kita amanah dan mampu melaksanakan pembangunan pabrik itu. (rat)

Komentar Anda