NTB akan Diberlakukan Micro Lockdown

dr H Lalu Hamzi Fikri (FAISAL HARIS/RADAR LOMBOK)

MATARAM – Pemerintah pusat menerapkan kebijakan micro lockdown di lima provinsi, termasuk NTB seiring bertambahnya kasus Covid-19 varian Omicron di Indonesia.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dr H Lalu Hamzi Fikri menyampaikan, dalam SE Mendagri tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Deseases 2019 varian Omicron serta penengakan Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi disebutkan ada dua yang menjadi arahan untuk dilakukan. Pertama mengenai langkah pencegahan dan penanggulangan Covid-19. Kedua mengoptimalkan penggunaan dan penegakan aplikasi peduli Lindungi.

Hal ini dilakukan bagi daerah yang bakal diberlakukan penerapan  kebijakan micro lockdown yang tak lain adalah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro. Selain Lombok, empat daerah yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Bali. Karena dinilai menjadi tujuan wisata selama momen libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2022. “Pertama, pemberlakuan PPKM Mikro dan mengoptimalkan fungsi Satgas Covid-19,” ujar Fikri.

Kemudian langkah selanjutnya yang akan dilakukan sesuai SE, mengintensifkan tes pelacakan kota erat. Menerapkan protokol kesehatan dengan pendekatan 5M dan 3T. Melakukan koordinasi. Melalukan percepatan pencapaian terget vaksinasi sesuai terget yang ditetapkan. Melakukan vaksinasi anak usia 6-11 tahun jika sudah mencapai target dan deteksi dini varian Omicron dengan melakukan sekuensing genomic (koordinasi dengan Kemenkes RI).

Sementara dalam mengoptimalkan penggunaan dan penegakan aplikasi peduli Lindungi, lanjut Fikri, dalam SE telah ditentukan agar melakukan pengetatan dan pengawasan pada tempat-tempat yang berpotensi terjadinya kerumunan. Kemudian, tempat-tempat umum wajib memasang aplikasi peduli Lindungi. Dan melakukan penegakan penggunaan aplikasi PeduliLindungi secara konsisten. “Setiap hasil positif pengambilan sample PCR di NTB dilanjutkan pengiriman sample ke Litbangkes di koordinir RSUD Provinsi NTB,” jelasnya.

Di samping itu, upaya antisipasi yang dilakukan Pemprov NTB, penerapan prokes tetap dilaksanakan  secara konsisten, masimalkan vaksinadi dosis 1 dan ke 2 minimal 70 persen. Baik untuk vaksinasi lansia dan anak sekolah usia 6-11 tahun. “Testing , tracing dan treatment masksimalkan sudah kita siapkan dari 2000 ruang isolasi. Termasuk tempat tidur RS dan ICU untuk treatment diaktifkan kembali sebagai bantuk antisipasi, termasuk kesiapan obat-obat dan dan oksigen kita harus siapkan,” katanya.

Fikri menambahkan, Gubernur NTB, Zulkieflimansyah juga telah mengeluarkan surat edaran Nomor 360/19/KUM/tahun 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan Covid-19) pada saat Natal tahun 2021 dan tahun baru 2022 di NTB. Dalam rangka mengantisipasi penyebaran Covid-19 varian Omicron yang sudah masuk di Indonesia.

SE tersebut menindaklanjuti instruksi Mendagri Nomor 66 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan Covid-19 pada saat Natal tahun 2021 dan tahun baru tahun 2022, addendum surat edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid 19 Nasional Nomor 24 tahun 2021 tentang pengaturan aktivitas dan mobilitas selama periode Natal tahun 2021 dan Tahun Baru 22 dalam masa pandemi covid 19, surat edaran Menteri Agama nomor 33 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan covid 19 dalam pelaksanaan ibadah dan peringatan hari raya Natal tahun 2021 dan surat edaran Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 32 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pembelajaran menjelang libur Natal 2021 dalam rangka pencegahan dan penanggulangan covid -19.

Dalam rangka mencegah terjadinya lonjakan penularan covid 19 di NTB khususnya pada saat Natal 2021 dan tahun baru 2022 bagi semua pihak menjaga kesehatan kenyamanan dan keselamatan masyarakat NTB. SE ini mulai diberlakukan selama periode Natal tahun 2021 dan tahun 2022 (Nataru) pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022.

Adapun poin yang tertera dalam SE yang sudah diterbitkan pada 23 Desember 2021 lalu. Diantara mengatur khusus untuk pembelajaran menjelang libur Natal 2021 dan tahun baru 2022, dimana, satuan Pendidikan Anak usia dini pendidikan dasar dan pendidikan menengah tetap melaksanakan pembelajaran pembagian raport semester 1 dan libur sekolah tahun ajaran 2021/2022  dengan sesuai kalender pendidikan tahun ajaran 2021/2022 yang telah ditetapkan. Kemudian, mengatur khusus untuk pelaksanaan perayaan tahun atau di tempat pembelanjaan Mall. Yaknin perayaan tahun baru 2022 dilakukan masing-masing bersama keluarga menghindari kerumunan perjalanan serta melakukan kegiatan lingkungan masing-masing tidak berpotensi menimbulkan kerumunan.

Kedua, melarang adanya pawai dan arak-arakan tahun baru serta pelarangan acara Old and  New year baik terbuka maupun tertutup yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Ketiga, menggunakan aplikasi pedulilindungi pada saat masuk dan keluar dari mal pusat perbelanjaan serta hanya pengunjung dengan kategori kuning dan hijau yang  perkenankan masuk.

Keempat, meniadakan FN perayaan natal di pusat perbelanjaan dan mal kecuali pameran UMKM. Kelima, melakukan perpanjangan jam operasional pusat perbelanjaan dan mal yang semula 10. 00/21.00 waktu setempat menjadi 09.00/22.00 waktu setempat untuk mencegah kerumunan pada jam-jam tertentu dan melakukan pembatasan dengan jumlah pengunjung tidak melebihi 75 persen dari kapasitas total pusat perbelanjaan dan mol serta penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat. Ke enam, kegiatan makan dan minum di dalam pusat perbelanjaan Mall dapat dilakukan dengan pembatasan kapasitas maksimal 75 persen dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.

Dalam SE juga, kata Fikri diatur secara khusus untuk pengaturan tempat wisata. Yakni, mengidentifikasi tempat wisata yang menjadi sasaran liburan di setiap kabupaten kota agar memiliki protokol kesehatan yang baik. Kedua, menerapkan pengaturan ganjil genap untuk mengatur kunjungan ke tempat-tempat wisata prioritas.

Ketiga, tetap menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan pendekatan 5 M. Keempat, memperbanyak sosialisasi memperkuat penggunaan dan penegakan aplikasi pedulilindungi pada saat masuk dan keluar dari tempat wisata serta hanya pengunjung dengan kategori hijau yang diperkenankan masuk. Kelima, memastikan tidak ada kerumunan yang menyebabkan tidak bisa jaga jarak. Keenam, membatasi jumlah wisatawan sampai dengan 75 persen dari kapasitas total. Ketujuh, melarang pesta perayaan dengan kerumunan di tempat terbuka tertutup.

Delapan, mengurangi penggunaan pengeras suara yang menyebabkan orang berkumpul secara masif. Sembilan, membatasi kegiatan masyarakat termasuk seni budaya dan olahraga yang menimbulkan kerumunan yang berpotensi terhadap penularan covid 19.

Sedangkan, mengenai pengaturan mobilitas masyarakat. Yakni, mengenai syarat dan ketentuan berlaku bagi pelaku perjalanan dalam negeri untuk seluruh wilayah Indonesia selama periode Natal 2021 dan tahun baru 2022 dilaksanakan dengan mengikuti pengaturan, diantarany, dalam hal pelaku perjalanan usia dewasa di atas 17 tahun tidak vaksin dosis lengkap karena alasan medis maupun mendapatkan fasilitas lengkap maka mobilitasnya dibatasi untuk sementara, pelaku perjalanan jarak jauh dengan seluruh modal tanah wajib menunjukkan kartu vaksin lengkap vaksin 1 dan 2 dan hasil negatif rapid test antigen yang sampel yang diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan.

Kemudian, dikecualikan untuk perjalanan rutin dengan moda transportasi darat menggunakan kendaraan pribadi atau umum dan kereta api dalam satu wilayah kawasan perkotaan dan moda transportasi perintis termasuk wilayah perbatasan daerah 3T. Sedangkan, khusus perjalanan kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya yang melakukan perjalanan dalam negeri berlaku ketentuan yakni, kendaraan logistik dari wilayah Jawa dan Bali yang masuk NTB wajib menunjukkan kartu vaksin dosis lengkap dan surat keterangan hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 14 x 24 jam sebelum keberangkatan, wajib menunjukkan kartu vaksin dosis pertama dan surat keterangan hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 7 x 24 jam sebelum keberangkatan atau au wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan apabila belum mendapatkan vaksinasi.

Untuk wilayah di luar Jawa dan Bali yang masuk ke NTB wajib menunjukkan kartu vaksin dosis lengkap dan surat keterangan hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan serta dikecualikan dari ketentuan menunjukkan kartu vaksin.

Selanjutnya, bagi pelaku perjalanan jauh usia dibawah 12 tahun dengan seluruh moda transportasi diwajibkan untuk menunjukkan hasil negatif PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dikecualikan syarat kartu vaksinasi. (sal)