NPI dan DPRD NTB Gagas Sekolah Parlemen

NPI dan DPRD NTB Gagas Sekolah Parlemen
SEKOLAH PARLEMEN: Ketua NPI, Megawati Lestari bersama Nurdin Ranggabarani saat bertemu Ketua DPRD NTB, Hj Baiq Isvie Rupaedah, Sabtu lalu (20/5). (NPI FOR RADAR LOMBOK)

MATARAM – Peran dan fungsi para wakil rakyat selama ini banyak belum diketahui oleh masyarakat. Padahal, keberadaan legislatif sangat penting dalam pembangunan daerah. Baik itu dalam hal pengawasan, budgeting dan juga legislasi.

Melihat fenomena tersebut, NTB Public Initiative (NPI) yang beberapa waktu lalu melaksanakan sekolah politik, kini kembali menggagas kegiatan baru yang disebut sekolah parlemen. “Sangat penting bagi masyarakat tahu apa-apa yang dilakukan anggota dewan,” kata  Ketua NPI, Megawati Lestari saat menemui ketua DPRD NTB, Hj Baiq Isvie Rupaedah, Sabtu lalu (20/5).

Konsep sekolah parlemen yang ditawarkan NPI ke DPRD NTB, diterima dengan baik dan akan direalisasikan dalam waktu dekat. Mengingat, masyarakat memang harus mengetahui peran wakil rakyat. Begitu juga sebaliknya, anggota DPRD perlu diketahui kegiatan-kegiatannya selama ini.

Menurut Megawati Lestari, melalui sekolah parlemen diharapkan masyarakat luas dapat lebih mengenal dan mengetahui agenda, aktivitas, kegiatan, hingga kinerja lembaga parlemen. “Terutama dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya sebagai lembaga perwakilan rakyat,” imbuhnya.

Mega mencontohkan dalam hal penyusunan Peraturan Daerah (Perda), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Masyarakat harus bisa memahami ruang-ruang yang dimiliki antara eksekutif dan legislatif. Sekolah parlemen ini akan melibatkan semua elemen. Baik itu para pemuda dari berbagai Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP), pelajar, mahasiswa hingga masyarakat umum.

Ketua DPRD NTB, Hj Baiq Isvie Rupaedah menyambut baik ide dan gagasan sekolah parlemen ini. Apalagi kegiatan semacam ini merupakan yang pertama kali dan satu-satunya ada di Indonesia. “Kami menyambut baik dan positif ide gagasan ini, agar masyarakat luas juga dapat mengetahui dan mngerti tentang fungsi, tugas dan kewenangan lembaga ini,” ucap Isvie.

Anggota DPRD NTB Nurdin Ranggabarani yang memfasilitasi pertemuan antara NPI dan pimpinan DPRD menambahkan, sekolah parlemen akan mulai dilaksanakan setelah bulan Ramadan. “Jadi nanti tetap akan dilaksanakan sekolah parlemen ini, sekali tiga bulan kita jadwalkan,” terang politisi PPP tersebut. (zwr)