MATARAM- Satu tahun kepemimpinan Zulkieflimansyah- Sitti Rohmi Djalilah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur NTB diwarnai berbagai tanggapan atas progres pembangunan yang sedang dan telah dilakukan. Ada yang mengapresiasi, ada pula yang mengkritik dengan menyampaikan bahwa selama satu tahun ini tidak ada hal berarti yang dilakukan. Sejumlah elemen masyarakat menggelar diskusi dengan tema mengevaluasi satu tahun pemerintahan Zul-Rohmi.
Di luar itu, umur pemerintahan yang baru setahun belum cukup kuat menjadi pijakan penilaian berhasil atau gagal. Hal ini disampaikan oleh Ketua Dewan Sasak Muda Bersatu (Desak Datu) NTB, H. Lalu Winengan. Yang menjadi catatan Winengan pula, Zul-Rohmi dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur setelah APBD 2019 diketuk DPRD NTB. Itu berarti Zul-Rohmi menjalankan Perda APBD yang dirancang pemerintahan sebelumnya. “ Jadi dewan NTB yang bilang Zul-Rohmi itu gagal mereka bodoh. Dia dilantik setelah APBD 2019 disahkan. Bagaimana dia bisa menjalankan ide-idenya sepenuhnya? Kedua, APBD Perubahan 2019 juga baru-baru ini dievaluasi Kemendagri, jadi masih berproses. Tidak tepat penilaian gagal itu seperti yang disampaikan Pak Ruslan Turmuzi di salah satu diskusi M16,” ungkapnya.
Pada kesempatan ini Winengan juga sempat menyinggung alur diskusi M16 soal evaluasi kepemimpinan Zul-Rohmi yang justru tidak menghadirkan pihak Pemprov. Di diskusi itu juga disinggung soal Bansos 2019 yang tidak dicairkan Pemprov. Menurut Winangan, justru sebaiknya Bansos itu tidak dicairkan karena sebagian besar merupakan pokir DPRD yang banyak kesan politisnya. “ Saya bahkan meminta BPK mengaudit program Pokir DPRD NTB selama ini. Saya sudah menyampaikan ini di BPK,” pungkasnya.(git)
