GIRI MENANG – Banyak pihak menilai seni dan budaya Lombok Barat tidak terurus maksimal. Salah satu penyebabnya adalah seni dan budaya nempel menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud). Dinas lebih fokus mengurus pendidikan, sementara bidang kebudayaan tidak maksimal diurus. Untuk seni saja, terdapat lebih dari 223 kelompok kesenian yang tidak mendapat pembinaan maksimal. Pemkab juga membangun sanggar seni di masing-masing kecamatan. Namun faktanya tidak ada yang hidup sampai saat ini.
Radar Lombok mewawancarai Kepala Dinas Pariwisata Lombok Barat Ispan Junaidi berkaitan dengan hal ini kemarin. Ia pun mengakui Bidang Kebudayaan di Dikbud tidak bisa berbuat. Utamanya menyangkut penyelenggaraan event-event seni dan budaya untuk memaksimalkan angka kunjungan wisatawan. “ Buktinya ada 223 kelompok kesenian dan panggun seni di masing-masing kecamatan tidak pernah terurus,” ungkapnya.
Berbeda kondisinya pada saat Bidang Kebudayaan menjadi salah satu bidang di Dispar. Event seni dan budaya secara berkala dilaksanakan dengan melibatkan kelompok seni dan budaya. “ Kalau sekarang tidak,” ungkapnya.
Ia pun mengusulkan agar Bidang Kebudayaan dikembalikan lagi menjadi bagian dari dinas yang dipimpinnya. Tetapi soal ini Ispan memberikan penjelasan bahwa kebudayaan yang diambil adalah kebudayaan dalam konteks event untuk mendukung pariwisata. Kebudayaan dalam konteks pembangunan karakter tetap menjadi ranah Dinas Pendidikan.
Dengan kondisi saat ini, Dinas Pariwisata hanya sebatas “menjual” seni dan budaya, namun tidak bisa melakukan pembinaan langsung. “ Selama ini agak susah bersinergi,” tambahnya.
Fakta selanjutnya, sanggar seni yang ada di masing-masing kecamatan yang dibangun beberapa tahun lalu tidak ada yang hidup. Sanggar seni di masing-masing kecamatan tidak ada yang dimanfaatkan untuk kegiatan seni dan budaya. Contoh lain, ada gedung budaya yang dibangun oleh Pemkab namun belum dimaksimalkan fungsinya seperti gedung budaya di Narmada dan Kuranji Kecamatan Labuapi. “ Tapi kan orang tidak tau bahwa Bidang Kebudayaan itu ada di Dinas Pendidikan. Yang mereka tau itu kebudayaan itu urusan Dinas Pariwisata,” pungkasnya.(flo)
Sebagaimana diketahui, saat ini Pemkab Lombok Barat bersama DPRD tengah menggodok Peraturan Daerah (Perda) tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru. “ Nanti kita bahas soal ini, termasuk soal Bidang Kebudayaan ini,” ungkap anggota DPRD Lombok Barat dari PAN, Munawir Haris yang dihubungi secara terpisah.(flo)
