SELONG—Puluhan nelayan Lobster, Kerapu dan Aquakultur yang tergabung dalam Front Nelayan Indonesia (FNI) yang mewakili NTB akhirnya turun gunung. Mereka akan datang langsung ke Jakarta untuk melakukan aksi demo, sebagai bentuk protes kepada Menteri Kelautan RI, Susi Pujiastuti, terkait dengan kebijakannya yang melarang para nelayan menangkap bibit lobster dan budidaya lobster.
Para nelayan yang akan melakukan aksi demo akan terbang dari Lombok menuju Jakarta Selasa hari ini (11/7). Setibanya di sana, mereka akan langsung bergerak menuju ke Istana Negara. Disanalah mereka akan menyuarakan orasi dan protesnya yang ditujukan langsung ke Presiden RI. Mereka menuntut Presiden Joko Widodo supaya memberhentikan Menteri Kelautan Susi dari jabatannya. Sebab, kebijakan yang telah dibuatnya itu dianggap telah menyengsarakan para nelayan lobster. “Selain mendesak Presiden mencopot Menteri Susi. Kita akan minta supaya membatalkan seluruh produk hukum Menteri Susi dan juga kami mendesak Polri untuk  memeriksa Menteri Susi terkait dugaan skandal impor garam,” beber Koordinator FNI, Rusdianto, kemarin.
Tidak hanya kepolisian, lembaga anti rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga diminta supaya melakukan pemeriksaan terhadap Menteri Kelautan, terkait dengan hasil audit BPK RI yang tidak menyatakan pendapat (Disclaimer of opinion). “Kami mendesak Megawati Soekarno Putri juga, agar tidak menahan-nahan Menteri Susi dari jabatannya,” terangnya.
Dikatakan, aksi demo yang akan dilakukan itu jumlah massa mencapai 5 ribu orang lebih. Mereka tidak hanya berasal dari NTB, melainkan juga berasal dari semua wilayah yang ada di Indonesia. Kedatangan para nelayan Lobster ini semata untuk mencari keadilan atas kebijakan kontroversial yang telah dikeluarkan Menteri Kelautan, yaitu Permen Nomor 56 dan Nomor 57 tahun 2014.
“Kebijakan ini sangat  menyengsarakan nelayan. Dampak aturan itu bukan saja dialami nelayan lobster, tetapi petani ikan kerapu dan aquakultur juga terkena imbas Permen Menteri Kelautan tersebut. Kami minta Permen ini dicabut,” kesalnya.
Dikatakan, pada dasarnya para nelayan bukan tidak mendukung pemerintah untuk melakukan pembenahan sistim perikanan yang ada di negara ini. Namun ketika membuat kebijakan itu, jangan sampai yang dikorbankan nelayan, yang kondisinya sudah berada di bawah garis kemiskinan.
“Selama ini berbagai cara telah dilakukan  para nelayan untuk  menyampaikan aspirasi pada pemerintah. Namun upaya yang telah kami lakukan itu tak pernah ditanggapi. Ini seolah ada pembiaran terhadap pelangggaran aturan. Kita tidak ingin dengan aturan nelayan yang menjadi korban,” tegas Rusdi.
Sementara sebagian nelayan yang tidak bisa ikut ke Jakarta, mereka melontarkan protes dengan cara membentangkan spanduk di beberapa titik di wilayah NTB. Spanduk protes itu berisikan tuntutan meminta Presiden supaya segera melengserkan Menteri Susi dari jabatannya. (lie)
