Nasrudin Ngotot Jadi Ketua Komisi III

Nasrudin (DERY HARJAN/RADAR LOMBOK)

TANJUNG – Jabatan Ketua Komisi III DPRD KLU hingga saat ini masih lowong sejak Artadi ditunjuk menjadi Ketua DPRD KLU oleh Gerindra, menggantikan Nasrudin.

Terkait pengisian Ketua Komisi III ini, para Anggota Komisi III menggelar rapat pada Selasa (23/8). Hanya saja rapat ini tidak berjalan mulus karena Fraksi Gerinda menolak rapat. Mereka menganggap, ketua harus tetap dijabat orang Gerindra, dalam hal ini Nasrudin. “Kemarin yang menjadi ketua komisi adalah Fraksi Gerindra maka sudah jelas yang menggantikannya adalah dari Fraksi Gerindra,” tegas Nasrudin.

Mantan Ketua DPRD KLU ini mengklaim, sudah ada surat dari Ketua DPC Gerindra KLU Danny Karter Febrianto yang merekomendasikan dirinya untuk menggantikan Artadi sebagai Ketua Komisi III dan itu sudah dibacakan di sidang paripurna DPRD. “Jadi itu sudah jelas,” ucapnya.

Jika ingin melakukan pemilihan ketua Komisi setidaknya tunggu dulu sampai 2 tahun 6 bulan masa jabatan. Untuk itu, ia tidak terima dilakukan pemilihan ketua Komisi oleh Anggota Komisi III. “Kalau mau pemilihan ulang itu semua alat kelengkapan dewan. Bukan hanya komisi. Sekarang ini mau dipaksakan dilakukan pemilihan ulang jelas saya menolak. Ini melanggar tata tertib,” tegasnya.

Baca Juga :  NTB Dipastikan Jadi Lumbung Suara Anies Baswedan

“Kalau mereka tetap melakukan pemilihan lalu apa gunanya ada tata tertib. Bakar saja tata tertibnya kalau begitu,” tambahnya.

Terkait permasalahan ini, Ketua DPRD KLU Artadi yang dikonfirmasi mengaku belum bisa memberikan keterangan lebih jauh. “Besok saya panggil semua yang di komisi III untuk menyelesaikan persoalan ini,” ujarnya.

Sementara itu, Kabag Persidangan dan Perundangan DPRD KLU Mujaddid Muhas mengatakan bahwa untuk pemilihan Ketua Komisi III ada diatur dalam Peraturan DPRD KLU Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD KLU Pasal 75, yakni ketua, wakil ketua dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi yang selanjutnya dilaporkan dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD. “Posisi ketua dikembalikan ke anggota komisi. Apakah secara aklamasi atau melalui pemilihan,” jelasnya.

Baca Juga :  Enam Besar Calon Anggota Bawaslu NTB Ditetapkan

Begitu sudah ada keputusan nanti di komisi III, maka pihaknya akan menindaklanjuti dengan membuat rancangan keputusannya yang  kemudian dikonsultasikan ke Sekretaris DPRD dan Ketua DPRD KLU. “Baru nanti dibuatkan keputusan DPRD dan dibacakan di paripurna,” ungkapnya.

Mujaddid menegaskan bahwa penentuan pimpinan dengan ketua komisi itu berbeda. Jika penentuan pimpinan dewan itu berdasarkan perolehan suara dan kursi saat pileg. “Bagi partai politik yang memperoleh suara terbanyak di pemilu dan kursi terbanyak di parlemen maka itu otomatis jadi pimpinan dewan. Tetapi kalau di komisi itu menurut pemilihan di komisi,” tegasnya. (der)

Komentar Anda