BIMA-Nasib guru honorer di SMA dan SMK tergantung keputusan Gubernur NTB. Hal itu dikatakan Wakil Bupati Bima Drs H Dahlan M Noer, menanggapi rencana rasionalisasi guru honorer oleh Provinsi NTB. ”Itu tergantung keputusan Gubernur NTB. Karena SMA dan SMK sudah jadi kewenangan Provinsi NTB,” ungkapnya, kemarin.
Kata dia, kewenangan pada SMA dan SMK sudah dialihkan ke provinsi sejak Januari 2017 lalu. Soal rasionalisasi atau diberhentikan tidak lagi menjadi kewenangan pemerintah kabupaten atau kota. ”Kita tidak tahu masalah SMA dan SMK semenjak dialihkan ke provinsi,” sebutnya.
Ditanya tentang gaji guru honorer yang belum dibayar sejak Desember 2016?. Wabup mengaku tidak tahu soal gaji tersebut. Dia akan pertanyakan hal itu pada BKD. ”Saya belum dapat laporan soal gaji guru honorer SMA dan SMK belum dibayar sekian bulan,” akunya.
Wabup mengaku, mendapat informasi sekitar 6.000 orang guru honorer SMA dan SMK di NTB akan diberhentikan. Kebijakan tersebut karena jumlah guru honorer sudah overload. ”Tapi, ada juga rencana Pemprov mengangkat lagi sekitar 3.000 guru. Pengangkatan ini disesuaikan dengan kebutuhan sekolah yang ada,” pungkasnya. (dam)
